Kemenkeu Terima Dana Hibah Rp 168 Miliar dari Uni Eropa

Penandatanganan Dana Hibah oleh Dirjen PPR Luky Alfirman dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerénd, Selasa (21/8/2018). (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama delegasi Uni Eropa menandatangani perjanjian pendanaan hibah sebesar 10 juta euro atau sekitar Rp 168 miliar (kurs Rp 16.800). Hibah tersebut merupakan bagian dari program ARISE Plus Indonesia. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Dirjen PPR Luky Alfirman dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerénd.

Luky mengatakan, ARISE Plus Indonesia merupakan program hibah Uni Eropa berjangka waktu lima tahun yang bertujuan untuk mendukung Indonesia dalam meningkatkan daya saing ekspor dan integrasi ke dalam rantai nilai global.

“Program ARISE Plus Indonesia, yang akan berlangsung dari tahun 2018 hingga 2023, memberi prioritas pada peningkatan 4 bidang yaitu Kebijakan Perdagangan dan Investasi, Fasilitasi Perdagangan, Infrastruktur Kualitas Ekspor, dan Indikasi Geografis (IG) dan Dukungan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM),” ungkap Luky di Gedung Frans Seda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/8).

Penandatanganan Dana Hibah oleh Dirjen PPR Luky Alfirman dengan Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia Vincent Guerénd, Selasa (21/8/2018). (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Menurut Luky, program ini akan berfokus pada 4 kategori produk potensial untuk diekspor ke Uni Eropa dan pasar global yaitu agri-food, perikanan, produk kayu dan kosmetik. Luky menegaskan, program ini penting untuk menjaga kesinambungan kerja sama ekonomi Indonesia dengan Uni Eropa.

“Program ini berkontribusi terhadap penguatan kapasitas Indonesia serta membuka potensi yang lebih besar untuk dapat menarik manfaat yang lebih luas dari berbagai perjanjian perdagangan internasional maupun integrasi ekonomi regional,” ujarnya.

Program ARISE Plus Indonesia ini menurutnya akan bekerja sama dengan sembilan kementerian/lembaga, yaitu Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai koordinator program, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.