Kementerian Baru Dikhawatirkan Tak Efektif Dorong Investasi

Gedung BKPM Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Presiden Jokowi berencana membentuk kementerian baru untuk mendorong perekonomian domestik, yakni Kementerian Investasi. Nantinya, kementerian ini akan fokus untuk mendatangkan investasi ke Indonesia.

Namun demikian, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah mengatakan, kementerian tersebut tak akan efektif jika tak dibarengi dengan kebijakan untuk mendatangkan investor untuk menanamkan dananya.

"Saya tidak sependapat dengan rencana pembentukan Kementerian Investasi. Kita tidak butuh kementerian atau lembaga baru, kita butuh kebijakan yang tepat yang bisa hapus semua hambatan investasi," ujar Piter kepada kumparan, Rabu (14/8).

Dia melanjutkan, pemerintah seharusnya fokus pada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk meningkatkan investasi. Adanya kementerian baru justru dikhawatirkan menghambat investasi karena adanya dua lembaga.

"Khawatirnya bentrok dengan BKPM kan, jadi harus jelas seperti apa nantinya," katanya.

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (13/8). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Sebelumnya, dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi yang digelar hari ini, Rabu (14/8) di Istana Presiden, Jakarta, Jokowi memberi bocoran akan adanya kementerian baru untuk periode 2019-2024, di antaranya Kementerian Investasi.

"Kementerian baru ada, yaitu Kementerian Investasi. Nanti BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) akan menjadi salah satu portofolio dalam kementerian itu," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, untuk penyusunan nomenklatur kementerian sudah selesai dilakukan. Untuk periode kedua pemerintahannya, Jokowi mengatakan akan diisi 34 kementerian.

"Saat ini, kabinet sudah final. Ada 34 kementerian," kata Jokowi.