Kementerian BUMN Evaluasi Kinerja PT Pos Indonesia

Unjuk rasa Serikat Pekerja Pos Indonesia. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

PT Pos Indonesia (Persero) tengah dibelit masalah. PT Pos sempat menunda pembayaran gaji karyawannya pada akhir Januari lalu. Para pekerjanya pun berdemo pada Rabu (6/2) lalu karena menilai para pemimpinnya tak becus dalam mengelola perusahaan.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, saat ini kementerian tengah mengevaluasi kinerja PT Pos. Evaluasi dilalukan agar PT Pos segera berbenah diri.

"Kita lagi evaluasi kinerja Pos," kata dia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (12/2).

Tak hanya mempersoalkan masalah gaji yang terlambat, serikat pekerja juga menuntut agar Direksi Pos Indonesia dirombak. Serikat pekerja juga ingin Direktur Utama PT Pos Gilarsi Wahyu Setijono dicopot dari jabatannya.

Terkait hal ini, Fajar enggan berkomentar. Katanya, tunggu hasil evaluasi kementerian yang sedang dilakukan.

PT Pos tak dipungkiri mengalami masa sulit sejak sekitar tahun 2015 lalu. Bisnis andalan berupa surat yang kian terkikis seiring tren perkembangan teknologi komunikasi dan informasi. Di samping itu, pendapatan perseroan makin seret karena hilangnya proyek pengiriman bantuan sosial dari pemerintah.

Kendala PT Pos juga disebabkan oleh layanan pos universal (LSU) yakni layanan public service obligation (PSO) yang tidak dibayarkan penuh oleh pemerintah.