Kementerian BUMN: Pekerja Pelni Batal Mogok

Ahmad Bambang (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Kementerian BUMN menyatakan para pekerja PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Pelni) batal melakukan aksi mogok massal Jumat hari ini. Hal ini dibenarkan Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana Prasarana Perhubungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Ahmad Bambang.

“SP (Serikat Pekerja) sepakat tidak mogok dan teruskan program transformasi perusahaan,” kata Ahmad Bambang kepada kumparan, Jumat (14/9).

Menurutnya, aksi mogok massal batal karena pihaknya sudah mengkomunikasikan kepada para pekerja Pelni. Dia bilang, dalam komunikasi yang dilakukan pagi ini, para manajer dan vice president bisa memahami program-program visioner Pelni bersama para direksi sehingga mogok massal tidak perlu dilakukan.

Pernyataan Serikat Pekerja Pelni batal mogok, Jumat (14/9/2018). (Foto: Dok. Istimewa)

“Alhamdulillah, komunikasi kepada pekerja Pelni bisa berjalan baik, para Manajer dan VP Pelni dapat memahami program perusahaan sehingga mereka bersama Direksi bicara kepada Pengurus SP,” lanjutnya.

Sebelumnya, Serikat Pekerja Pelni dijadwalkan akan melakukan aksi mogok kerja selama satu bulan. Demo akan dilakukan mulai hari ini (14/9) hingga 14 Oktober 2018 mendatang dengan jumlah pekerja sekitar 4.000 orang. Salah satu alasan mogok massal inilah adalah meminta kenaikan gaji pokok yang Upah Minimun Provinsi (UMP).

Pekerja Pelni sepakat batal mogok massal (14/9/18). (Foto: Dok: istimewa)

Kementerian BUMN: Ada yang Menunggangi Mogok di PT Pelni

Sebelumnya, Ahmad Bambang mengatakan aksi ini perlu dilihat dari sisi yang lain. Menurutnya, demo massal olah serikat pekerja ini ditunggani pihak lain.

“Tolong bantu selidiki juga apa yang tidak kelihatan. Pengalaman saya selama ini, banyak serikat pekerja yang dapat bantuan dana rutin dari pengusaha dari keuntungan yang diperoleh dengan cara-cara tidak benar,” kata dia.

Dia bilang, umumnya ada mark-up harga yang cukup besar dan menciptakan kartel supplier di antara mereka saja. Dengan demikian, setiap ada usaha BUMN untuk mencegah kebocoran dan efisiensi, misalnya dengan kontrak pabrikan, centralized procurement, e-katalog, dan lain-lain maka serikat pekerja dikerahkan untuk melawan.

Selain itu, Ahmad Bambang juga menduga ada permintaan backup dari mereka di parlemen untuk menekan Direksi BUMN.

“Itu nampaknya yang terjadi juga di Pelni sekarang. Nanti akan ada demo juga di Pos Indonesia dan lainnya,” jelas dia.