Kementerian Desa PDTT Patok Target Naikkan Kelas 50 Kabupaten

9 Juli 2018 10:30 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Eko Putro Sandjojo di Embung Sitiung. (Foto: Aria Pradana/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Eko Putro Sandjojo di Embung Sitiung. (Foto: Aria Pradana/kumparan)
ADVERTISEMENT
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menargetkan untuk mengentaskan tiga persoalan pendidikan, kemiskinan, dan ekonomi dari 50 kabupaten di Indonesia. Target tersebut menjadi indikator pencapaian kinerja Kemendes PDTT hingga 2019 mendatang.
ADVERTISEMENT
Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertentu, Aisyah Gamawati mengungkapkan, hingga saat ini sudah lebih setengah dari target tersebut bisa dicapai.
"Target kita kan 50 kabupaten di tahun 2019, nah sekarang sudah sampai mengintervensi di 27 kabupaten yang potensi entas. Artinya kita masih punya utang di 2018 sampai 2019 untuk mencapai target prioritas 2019 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Jadi tinggal sedikit lagi," ucapnya kepada kumparan, Senin (9/7).
Aisyah menjelaskan tiga persoalan yang menjadi target untuk dientaskan tersebut, meliputi aspek pendidikan menyangkut kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), lalu indeks angka kemiskinan, serta angka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
"Kabupaten tertinggal indikatornya, misalnya ada 3. Yakni indeks pembangunan manusia (SDM), lalu angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dilihat dari nilai itu sesuai dengan daerah tersebut," kata Aisyah.
Mendes resmikan embung. (Foto: dok. Kemendes dan PDT)
zoom-in-whitePerbesar
Mendes resmikan embung. (Foto: dok. Kemendes dan PDT)
Kemendes PDTT melalui berbagai programnya, menargetkan kabupaten-kabupaten yang rendah nilai pada tiga indikator tersebut, dapat naik kelas sehingga lebih baik. Dengan begitu, bisa lepas dari status sebagai kabupaten tertinggal.
ADVERTISEMENT
Selanjutnya Aisyah menambahkan untuk total anggaran dari program RPJNM sebesar 448 miliar. Hingga saat ini baru sekitar 20% yang terserap.
"Sampai 2018 hampir 20%, karena 80% anggaran kita itu sifatnya kontraktual artinya di pihak ketiga dan pihak ketiga baru mulai kerja. Mereka baru ambil uang muka sehingga termin pertama, kedua, dan ketiga belum diambil, makanya penyerapan kita rendah baru uang muka," jelasnya.
Oleh karenanya saat ini pihaknya akan melibatkan dirjen lain untuk bekerja sama dalam program pencapaian target RPJMN, sehingga dapat mempercepat realisasi target 50 kabupaten desa yang ter-entaskan.
"Kita bekerja sama dengan dirjen kementerian desa tertinggal agar lokus-lokus (tempat) kita sama dengan lokus mereka sehingga kita bisa cepat tertentaskan dibandingkan kita kerja sendiri," pungkas Aisyah
ADVERTISEMENT