news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Kepala Bappenas: Pemerintah Fokus Pemerataan Pembangunan di 2019

30 April 2018 9:56 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2018 untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019.
ADVERTISEMENT
Adapun RKP 2019 mengusung tema “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” ini menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follow Program, melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).
Money follow program merupakan pendekatan penganggaran yang lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas nasional, serta berdampak langsung ke masyarakat. Dengan program tersebut, belanja tidak lagi dibagi secara merata kepada setiap tugas dan fungsi (money follow function).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ada empat hal yang diperhatikan RKP 2019, pertama perkuatan perencanaan dan penganggaran menajamkan prioritas nasional dan program prioritas pada 2019 serta memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga dan pusat-daerah.
Kedua pengendalian perencanaan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan untuk memastikan berjalan dengan baik. Ketiga perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detail rencana lokasi pembangunan dan keempat penajaman integrasi sumber pendanaan.
ADVERTISEMENT
"RKP 2019 dilengkapi peta integrasi proyek prioritas nasional, menggambarkan integrasi pendanaan indikatif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta swasta dan BUMN dalam fokus wilayah yang berbasis kawasan," kata Bambang dalam pembukaan Musrenbangnas 2018 di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/4).
Bambang mencontohkan peta proyek prioritas dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017-2019.
Dalam mencapai sasaran pembangunan nasional, kata dia, juga diperlukan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan baik dari APBN, pinjaman atau hibah luar atau dalam negeri, serta sumber pembiayaan yang bersumber dari swasta dan BUMN.
Pelibatan swasta dan BUMN dalam pembiayaan pembangunan merupakan hal yang penting, baik untuk memenuhi keterbatasan ruang fiskal maupun dalam rangka memberikan layanan kepada masyarakat yang lebih baik.
ADVERTISEMENT
Pelibatan tersebut dilaksanakan melalui berbagai skema, termasuk melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam penyediaan infrastruktur, maupun melalui skema Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA).
Para menteri di Acara Musrenbangnas 2018. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Para menteri di Acara Musrenbangnas 2018. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)
Dalam rancangan awal RKP 2019, juga telah direncanakan pembangunan infrastruktur yang akan didanai melalui skema KPBU sebesar Rp 14,5 triliun serta target pembiayaan investasi yang difasilitasi melalui skema PINA sebesar Rp 41,1 triliun.
"Dengan sinergi dan integrasi sumber-sumber pembiayaan ini, pencapaian sasaran pembangunan nasional diharapkan dapat terlaksana dengan lebih cepat dan optimal,” jelasnya.
Pada pembahasan Musrenbangnas yang akan dilaksanakan mulai hari ini hingga 11 Mei 2018, akan dilakukan sinkronisasi hasil Multilateral Meeting dan Trilateral Meeting dengan usulan kegiatan per provinsi.
Dalam pertemuan pembahasan di Musrenbangnas, setiap Prioritas Nasional dan Program Prioritas yang melibatkan berbagai Kementerian/Lembaga akan dibicarakan dengan setiap provinsi.
ADVERTISEMENT
“Pada Musrenbangnas RKP 2019, pembahasan tidak hanya dilakukan untuk proyek- proyek prioritas Kementerian/Lembaga, tetapi juga untuk usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Afirmatif dan Penugasan sehingga harapannya, usulan DAK dan proyek-proyek prioritas bisa dilaksanakan secara lebih sinergis,” ujarnya.