Kepala Daerah Baru Diminta Fokus ke Program Rumah untuk Rakyat Miskin

Rumah murah di Cikarang, Bekasi (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Kebutuhan rakyat akan rumah belum terpenuhi. Setiap tahun, kebutuhan rumah baru di Indonesia berkisar 700.000 hingga 800.000 unit karena laju pertumbuhan penduduk. Sementara, pasokan rumah masih terbatas, berkisar 200.000 hingga 300.000 unit per tahun.

Hal ini membuat banyaknya masyarakat yang kekurangan (backlog) rumah. Khususnya bagi mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah.

“Dibutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah khususnya untuk benar-benar melaksanakan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” kata Pakar Properti dari Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda kepada kumparan, Selasa (3/7).

Dia berharap para kepala daerah terpilih benar-benar fokus terhadap permasalahan penyediaan rumah murah bagi MBR. Sehingga, pemenuhan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah bisa terwujud.

“Salah satu yang jadi kelemahan kita sejak dulu itu adalah minimmnya fokus pemerintah daerah (pemda) terhadap pembangunan perumahan rakyat. Padahal kan kebutuhan rumah sangat penting. Khususnya untuk mereka yang berpenghasilan menengah ke bawah,” tambahnya lagi.

Selain memberi kemudahan perizinan, pemda juga dirasa perlu untuk menyediakan lahan atau tanah khusus yang diperuntukan pembangunan rumah bagi kalangan MBR. Ali menilai, selama ini pemda belum menyediakan zona khusus untuk tanah masyarakat menengah ke bawah.

“Semua pembangunan itu di tanah yang secara umum saja, sehingga pengembang pun memang membangun rumah, tapi kan belum tentu membangun rumah bagi kalangan menengah ke bawah. Ini perlu jadi fokus pemerintah, menyediakan lahan khusus bagi masyarakat menengah ke bawah, tutupnya.