Kisruh Garuda Indonesia: Ancaman Pilot Mogok Hingga Luhut Turun Tangan

Garuda Indonesia. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) tengah menjadi sorotan. Para karyawan dan pilot Garuda mengancam akan mogok kerja lantaran tuntutan mereka terhadap manajemen yang berada di bawah kepemimpinan Dirut Garuda Indonesia Pahala Mansury belum juga dipenuhi.

Berikut rangkaian konflik di tubuh Garuda Indonesia yang dirangkum kumparan:

1. Serikat Pekerja Garuda Menolak Hasil RUPSLB

Pada Kamis (19/4) lalu, GIAA telah mengadakan Rapat Usaha Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang merombak jajaran direksi dan komisaris, serta menetapkan obligasi senilai Rp 10 triliun.

Dua hari kemudian, Serikat Bersama Garuda Indonesia yang terdiri atas Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) menolak hasil RUPSLB ini. Mereka merasa keputusan pemegang saham tidak memberikan harapan perbaikan bagi kondisi maskapai tersebut, seperti penyelesaian masalah kerugian perusahaan yang terjadi hingga 2017 lalu.

2. Karyawan Membeberkan Kerugian Perusahaan

Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan Nasution, mengatakan ancaman ini terkait hasil RUPS Garuda yang dinilai belum memenuhi tuntutan para pekerja. Hasil keputusan RUPS dianggap belum memberikan harapan untuk memperbaiki kondisi perusahaan berkode emiten GIAA ini.

"Hasil RUPS tidak menunjukkan fitur Garuda Indonesia yang lebih baik. Kami karyawan/karyawati Garuda ingin menyampaikan kondisi keuangan perusahaan, membengkaknya jumlah direksi dan nilai terakhir saham GIAA," kata Irfan di Jakarta, Rabu (2/5).

Ia menjelaskan selama ini telah terjadi banyak kegagalan di tubuh GIAA. Masih negatifnya kinerja keuangan GIAA sepanjang 2017 bukan tanpa sebab. Ia menuding kondisi ini akibat kegagalan manajemen.

Sepanjang 2017 GIAA menderita kerugian bersih (nett loss) USD 213,4 juta. Padahal, periode yang sama tahun sebelumnya Garuda untung USD 9,36 juta. Selain itu, Irfan menyebutkan terus turunnya nilai saham GIAA dari Rp 750 per saham dari 2011 menjadi Rp 292 per saham per 25 April 2018.

3. Serikat Karyawan Ingin Direksi Garuda Indonesia Berasal dari Internal

Selain menyoroti masalah kerugian perusahaan, karyawan Garuda juga menuntut agar direksi yang baru dirombak. Mereka mengkritisi adanya posisi Direktur Kargo karena dinilai tidak diperlukan. Sebab, GIAA tidak memiliki pesawat khusus kargo (freughter aircraft). Adanya Direktur Kargo hanya meningkatkan biaya organisasi.

Selanjutnya, mereka juga menilai Direktur Personalia banyak mengeluarkan aturan yang bertentangan dengan perjanjian kerja bersama (PKB) tanpa berunding dengan serikat pekerja.

Untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, Sekarga bersama Asosiasi Pilot Garuda (APG) mendesak manajemen GIAA segera merestrukturisasi jumlah Direksi GIAA dari 8 orang menjadi 6 orang. Sekarga juga mendesak pergantian direksi dengan mengutamakan profesional yang berasal dari internal GIAA.

Konpers Serikat Karyawan Garuda Indonesia. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

4. Ancam Mogok Kerja

Setelah membeberkan kondisi Garuda Indonesia dan menyampaikan berbagai tuntutan, karyawan dan pilot Garuda mengancam akan melakukan aksi mogok kerja. Ancaman dilakukan jika permintaan mereka tidak penuhi atau tidak ada jalan keluar dari masalah ini.

“Besar harapan kami pemerintah atau pemegang saham dapat memenuhi permintaan tersebut jika tidak dipenuhi, maka dengan berat hati kami di waktu yang tepat akan melakukan mogok," kata Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan Nasution, beberapa waktu lalu.

Ahmad juga berjanji, nantinya rencana mogok kerja itu akan dipublikasikan kepada publik paling lambat 7 hari sebelum dilaksanakan. Ia mengaku pihaknya sampai saat ini masih menunggu respons pemerintah selama 30 hari sejak konferensi pers digelar pada 2 Mei 2018.

Meski begitu, mereka memastikan tidak akan mogok kerja pada saat peak season seperti Lebaran nanti. Garuda Indonesia tetap terbang dan melayani penumpang yang hendak mudik dan balik dari libur Lebaran.

5. Luhut Bentuk Satgas untuk Atasi Masalah Garuda

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membentuk task force atau semacam satgas untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi antara Garuda Indonesia, karyawan, dan pilotnya. Satgas ini nantinya akan mengurusi permasalahan antara Garuda Indonesia dan serikat pekerjanya.

Luhut sendiri mengaku ikut campur karena Kementerian Perhubungan berada di bawah koordinasinya sehingga dia perlu untuk memediasi para pemangku kepentingan. Adapun satgas tersebut akan dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Purbaya Yudhi Sadhewa.

“Jadi intinya itu mengenai Garuda, pertemuannya nanti antara manajemen Garusa Indonesia, APG, Sekarga, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi di situ (task force), mereka akan bicara. Saya hanya memediasi. Saya mau dorong kembali untuk ditangani Kementerian BUMN,” kata Luhut di kantornya, Selasa (5/6).

Selain Luhut, juga ada pihak lain yang mencoba ikut memberikan masukan pada para karyawan dan Garuda Indonesia agar mereka duduk bersama mencari solusi atas permasalahan perusahaan, misalnya Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.