KKP: 200 Ton Ikan Mati secara Massal, Kerugian Rp 2,7 Miliar

Petugas Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Padang memeriksa ikan tuna yang baru dibongkar dari kapal, di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Padang, Sumatera Barat, Senin (23/7). (Foto: ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat kematian ikan massal yang terjadi selama 2018 di Indonesia sebanyak 200 ton. Fenomena kematian ikan massal tersebut ditemukan di Danau Toba, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) Sjarief Widjaja mengungkapkan, sedikitnya 200 ton ikan mati sepanjang tahun ini. Ada 3 (tiga) dugaan sementara penyebab kematian massal ikan tersebut yakni terjadinya penurunan suplai oksigen bagi ikan, kepadatan ikan dalam Keramba Jaring Apung (KJA) yang terlalu tinggi, dan lokasi KJA terlalu dangkal.

Sementara dasar perairan merupakan lumpur. Menurutnya, turunnya suplai oksigen disebabkan oleh terjadinya upwelling (umbalan) yang dipicu oleh cuaca yang cukup ekstrem dan berakibat adanya perbedaan suhu yang mencolok antara air permukaan dan suhu air di bawahnya, inilah yang mengakibatkan terjadinya pergerakan masa air dari bawah ke permukaan.

Ikan bandeng. (Foto: Thinkstock)

“Cuaca ekstrem telah memicu upwelling. Jadi, pergerakan massa air secara vertikal ini membawa nutrien dan partikel-partikel dari dasar perairan ke permukaan, dan ini menyebabkan pasokan oksigen untuk ikan menjadi berkurang, apalagi lokasi KJA cukup dangkal dan substratnya belumpur. Di samping itu, jika kami lihat, ternyata kepadatan ikan dalam KJA juga terlalu tinggi, sehingga sangat mengganggu sirkulasi oksigen,” jelas Sjarief saat konferensi pers di Gedung KKP, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Fenomena kematian ikan massal pada tahun ini dialami oleh sekitar 18 (delapan belas) kepala keluarga, sedangkan total jumlah ikan mati diperkirakan mencapai 200 ton dengan taksiran kerugian diperkirakan sedikitnya Rp 2,7 miliar (asumsi harga ikan Rp 15.000 per kilogram).

Saat ini, KKP merekomendasikan untuk sementara waktu aktivitas KJA dihentikan terlebih dahulu sekitar 2 (dua) bulan, agar perairan bisa me-recovery kondisinya seperti semula.

“Ya paling tidak 2 (dua) bulan ke depan, kami imbau masyarakat menghentikan sementara waktu aktivitas budi dayanya, hingga perairan kembali stabil,” pungkasnya.