Kontribusi Utang Syariah Negara Bangun Infrastruktur Terus Naik

Jalan Trans Papua yang dijajal Jokowi dengan trail (Foto: Dok. Kementerian PU)

Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas mencatat, pendanaan proyek pembangunan infrastruktur yang berasal dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara tiap tahunnya terus meningkat.

Menurut Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian PPN, Wismana Adi Suryabrata, pendanaan infrastruktur yang menggunakan SBSN dimulai sejak tahun 2015. Saat itu, pendanaan yang diperoleh dari SBSN sebesar Rp 3,51 triliun untuk 2 kegiatan.

Kemudian di tahun 2016, pendanaan dari SBSN meningkat menjadi Rp 7,23 triliun untuk pelaksanaan 7 kegiatan. Lalu di 2017, pendanaan kembali meningkat menjadi Rp 7,5 triliun untuk 11 kegiatan. Pada tahun ini, pendanaan dari SBSN naik signifikan menjadi Rp 12,78 triliun.

Jalan Trans Papua yang dijajal Jokowi dengan trail (Foto: Dok. Kementerian PU)

“Sejak 2015, pendanaan dari SBSN dikelola Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Di tahun ini dana dari SBSN untuk pengerjaan 6 kegiatan, dan penyelesaian kegiatan sebelumnya,” kata Wismana kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (23/2).

Dia pun menjelaskan, proyek Kementerian PUPR yang didanai SBSN harus merupakan proyek dengan tingkat kesiapan yang paling tinggi, terutama dalam hal perencanaan. Dengan demikian, dana yang digelontorkan dapat dimanfaatkan secara maksimal.

“Kita melakukan seleksi yang ketat dalam memilih proyek yang didanai SBSN,” ucapnya.

Berdasarkan data Kementerian PPN, beberapa proyek infrastruktur yang telah dibiayai SBSN ialah pembangunan Jembatan Holtekamp Papua, pembangunan Tol Solo-Kertosono, pembangunan jalan Trans Papua, hingga pembangunan jalan perbatasan di Kalimantan Barat.

Pada tahun ini, pendanaan SBSN akan berfokus pada untuk penyelenggaraan jalan dan pengelolaan sumber daya air. Misalnya seperti melanjutkan pembangunan Trans Papua dan Trans Kalimantan, serta pembangunan infrastruktur irigasi dan rawa di berbagai daerah.