news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

KRL Masih Sering Telat, Subsidi Belum Bisa Tepat Sasaran

7 Agustus 2018 8:03 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepadatan penumpang KRL di Stasiun Sudirman. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kepadatan penumpang KRL di Stasiun Sudirman. (Foto: Johanes Hutabarat/kumparan)
ADVERTISEMENT
Pemerintah selama ini memberikan subsidi layanan publik atau Public Service Obligation (PSO) untuk kereta api jarak jauh, menengah, dekat, dan Kereta Rel Listrik (KRL/Commuter Line).
ADVERTISEMENT
Pada 2018 ini, PSO untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) seluruhnya sebesar Rp 2,4 triliun. Dari jumlah itu, PSO untuk KRL tercatat sebesar Rp 1,29 triliun. Besaran subsidi ini sempat dikritik beberapa pihak karena dinilai tidak tepat sasaran.
Meski demikian, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Zulfikri menyatakan, pihaknya belum akan menerapkan subsidi tepat sasaran. Zulfikri menyadari, pelayanan KRL masih belum maksimal. Waktu tunggu kereta tidak pasti dan sering tertunda.
“Kita tahun 2016 sudah melalukan kajian untuk subsidi tepat sasaran. Tapi kalau pelayanan KRL masih banyak delay-nya, ini kan enggak mungkin. Kita selesaikan dululah double-double track (DDT) ini,” ungkap Zulfikri kepada kumparan, Selasa (7/8).
Commuter Line (KRL). (Foto: Antara/Risky Andrianto)
zoom-in-whitePerbesar
Commuter Line (KRL). (Foto: Antara/Risky Andrianto)
Menurutnya, penyebab utama keterlambatan kereta saat ini adalah pembangunan DDT di Stasiun Manggarai belum rampung. Untuk itu, pihaknya tidak ingin gegabah dalam menerapkan subsidi tepat sasaran. Sebab menurutnya, jika hal tersebut diterapkan maka harus diikuti dengan pelayanan maksimal.
ADVERTISEMENT
“Kalau mau tarif komersial pelayanannya juga harus komersial tidak ada delay-delay lagi. Ini yang lagi kejar pemerintah untuk selesaikan prasarana DDT itu,” ujarnya.
Menurut Zukfikri, sebenarnya ada banyak formula yang dapat digunakan untuk menerapkan subsidi tepat sasaran. Misalnya memberikan tarif khusus bagi pelajar dan pekerja dengan upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR).
“Itu tarif komersial kalau pelayanan kita sudah layak. Tapi kan sekarang prasarana kita belum memadai. Nanti coba kita lihat. 2021 kita harus selesaikan DDT,” tandasnya.