Luhut: Jika B20 Diterapkan, Proyek Infrastruktur Tidak Perlu Ditunda

Menko Bid. Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Perluasan penerapan penggunaan Biodiesel 20 persen atau B20 untuk sektor non Public Service Obligation (PSO) menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Sebab, impor minyak ditargetkan bisa diturunkan dengan kebijakan tersebut.

Defisit perdagangan migas selama semester I 2018 cukup tinggi, mencapai USD 5,4 miliar. Program B20 akan menekan defisit neraca perdagangan akibat impor minyak mentah dan BBM.

“Kita sudah lama terlalu senang impor. Keputusan Presiden kemarin, saya ulangi, kalau B20 sudah berjalan, revenue negara akan besar. Pasti impor crude oil kita turun itu,” kata Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (3/8).

Jika program B20 untuk non PSO ini diterapkan, kata Luhut, negara bisa menghemat devisa hingga USD 6 miliar. Pembangunan infrastruktur yang membutuhkan banyak dolar AS pun bisa terus dilanjutkan, tak perlu ditunda.

“Sampai sekarang belum ada yang ditunda. Saya bilang, kalau B20 bisa berjalan sampai B100 bisa digunakan sesuai rencana 1-2 tahun ke depan, maka proyek infrastruktur tidak perlu ditunda. Karena kita bisa hemat USD 6 miliar,” lanjutnya.

Ilustrasi Biodiesel (Foto: Flickr)

Untuk membantu mempercepat proyek-proyek infrastruktur, Luhut mengatakan, pihaknya juga akan mempromosikannya pada investor-investor saat Pertemuan Tahunan International Monetory Fund-World Bank (IMF-WB) pada Oktober 2018. Dia berharap banyak investor yang tertarik ikut membiayai proyek-proyek infrastruktur di dalam negeri.

“Kita tawarkan mungkin program LRT di Bandung dan Palembang mungkin bisa refinancing. Atau mungkin PLTSa listrik sampah. Solar panel juga banyak sekali yanng kita tawarkan dan saat ini sedang kerja keras untuk disiapkan,” kata dia.

Sebelummya diberitakan, program B20 untuk non PSO ditargetkan bisa diimplementasikan September mendatang. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan, B20 akan dijalankannsetelah pemerintah selesai merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Penggunaan Bahan Bakar Nabati.