Luhut: Kami Bersyukur Program 35.000 MW Molor

Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Rivan Awal Ringga/Antara)

Program pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dipastikan tak akan selesai seluruhnya pada 2019. Banyak proyek pembangkit yang molor, baru rampung setelah 2019.

Namun, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan justru bersyukur. Sebab, program 35.000 MW dibuat dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 7% per tahun, sedangkan pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun terakhir masih di kisaran 5%.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah, maka tambahan pasokan listrik yang dibutuhkan untuk mendukung industri juga jadi lebih sedikit. Kalau semua pembangkit di program 35.000 MW selesai tepat waktu, akan ada surplus listrik yang sangat besar dan berpotensi merugikan PLN.

Dalam kontrak jual beli (Power Purchase Agreement/PPA) antara Independent Power Producer (IPP) sebagai pemilik pembangkit listrik dengan PLN sebagai pembeli listrik ada mekanisme Take Or Pay.

Berdasarkan mekanisme itu, PLN harus membayar setidaknya sekitar 80% dari kapasitas maksimal pembangkit listrik meski pasokan yang dipakai di bawah itu. Jadi misalkan pembangkit milik IPP berkapasitas 100 MW, tapi hanya 50 MW yang mengalir karena tak banyak industri yang menyerapnya, PLN tetap harus membayar untuk 80 MW meski pemakaian hanya 50 MW.

"Kita bersyukur (program ini) tidak selesai 35.000 MW tahun depan karena kalau tidak, nanti over capacity," kata Luhut di hadapan para pejabat dan mahasiswa Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Depok, Kamis (11/1).

Berdasarkan data Kementerian ESDM per November 2017, pembangkit yang sudah beroperasi secara komersial (Commercial Operation Date/COD) baru 1.061 MW atau 3% dari target. Sementara yang sedang konstruksi sebesar 16.992 MW dan PPA yang belum konstruksi sebesar 12.726 MW. Yang masih di tahap pengadaan dan perencanaan masing-masing 2.790 MW dan 2.228 MW.

Meski begitu, Luhut mengatakan program 35.000 MW berjalan cukup baik. "Hampir tidak ada masalah. Saya rasa ini sudah cukup bagus," tutupnya.