Luhut: Kita Mau Charging Station Mobil Listrik Buatan RI, Bukan Asing

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Foto: Fanny Kusumawardhani

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ingin Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dibuat sendiri oleh Indonesia, bukan buatan asing. Menurutnya, industri di dalam negeri sudah mampu membuat alat isi daya untuk motor dan mobil listrik.

Pihak yang diminta untuk membangun SPKLU adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Lembaga ini sebenarnya sudah pernah membuat prototype SPKLU. Luhut pun meminta BPPT agar SPKLU terbaru nantinya mengikuti standar internasional.

Selain BPPT, Luhut sudah membicarakan hal ini dengan PT PLN (Persero) yang menjadi pemasok listrik dan Grab Indonesia yang mewakili industri pengguna SPKLU. Luhut mengklaim mereka setuju dengan rencana ini.

"Besok mereka (PLN, Grab, BPPT) rapat di bawah Pak Ridwan (Deputi Kemaritiman). Intinya kita mau charging station itu buatan Indonesia. BPPT sudah buat dan standarnya kita coba koneksikan supaya penuhi standar internasional," kata dia di kantornya, Jakarta, Senin (9/9).

Berdasarkan rapat yang digelar hari ini, dengan membangun sendiri charging station mobil listrik, Indonesia bisa menghemat biaya per unitnya. Menurut dia, jika SPKLU dibangun oleh perusahaan asing biayanya mencapai Rp 13 miliar. Tapi jika dibangun sendiri oleh BPPT hanya perlu biaya sekitar Rp 1,7 miliar.

BPPT nantinya bekerja sama juga dengan PT LEN (Persero). Adapun jumlah SPKLU yang bakal diproduksi masih dihitung, disesuaikan dengan kebutuhan dari Grab Indonesia sebagai salah satu investor yang bakal membangun ekosistem kendaraan listrik di Indonesia melalui dana kucuran dari Softbank.

Pada pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo, CEO Softbank Masayoshi telah menyatakan menyuntik dana USD 2 miliar atau Rp 28 triliun ke Grab. Dengan dana itu, mereka bakal berinvestasi pada kendaraan listrik.

"Investasinya kan si Masayoshi. Ini sekarang sudah bicara teknis, kita harap tahun depan sudah mulai jalan. Sekarang di mana charging-nya dibuat? Dihitung lah sekarang, mapping sedang dilakukan. Tadi semua sepakat karena cost-nya jauh lebih murah," ucapnya.

Adapun harga listrik di SPKLU itu nantinya sekitar Rp 2.600 per kWh. Tapi Luhut melihat ada kemungkinan bisa diturunkan lagi alias lebih murah, bisa memotong 50 persen biaya dari penggunaan taksi listrik.

"Tiga hari mereka kerja sama lihat bisnis modelnya. Hari Jumat mereka laporan ke saya. Nanti ke tahapan menteri," tuturnya.