Luhut Soal Pelarangan Sawit di Uni Eropa: Kami Minta Diperlakukan Adil

Afternoon Tea Bersama Menko Luhut Pandjaitan (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Pemerintah telah mengambil sikap terkait wacana pelarangan penggunaan biodiesel berbahan dasar minyak kelapa sawit di Uni Eropa. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pihaknya telah bertemu dengan pihak Uni Eropa untuk menjelaskan persoalan tersebut. Dalam pertemuan itu Luhut menjelaskan bahwa Indonesia tidak meminta-minta pada Uni Eropa.

“Kita bukan minta-minta, tapi kita harap diperlakukan adil. Tidak boleh diskriminasi. Mereka tidak memahami betapa besar Indonesia. Saya katakan kami bukan negara miskin. Kami negara kaya,” ungkap Luhut di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (11/5).

Menurut Luhut, pada pertemuan itu pihaknya menjelaskan bahwa Indonesia memiliki 12 juta hektar lahan kelapa sawit. Dengan lahan seluas itu, Luhut mengklaim bahwa Indonesia sudah paham dan peduli mengenai isu lingkungan serta kemanusian.

Justru dalam pertemuan tersebut, Luhut menjelaskan bahwa ada 17,5 juta penduduk Indonesia yang hidup dari lahan sawit. Sehingga larangan ekspor ke Uni Eropa akan berimbas pada kemiskinan di Indonesia.

“Kalau kalian (Uni Eropa) enggak akomodasi ekspor kami, ini akan berdampak pada kemiskinan. Padahal kemiskinan kita sudah turun. Gini ratio kita itu membaik karena kelapa sawit,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu Luhut juga menjelaskan keuntungan dari kelapa sawit. Menurutnya, minyak kelapa sawit lebih efisien ketimbang minyak nabati lainnya.

“Jadi silakan mau buat keputusan apapun. Kita enggak perlu ancam, tapi kita juga bisa buat ancaman. Jangan ngemis-ngemis,” tutupnya.