kumparan
23 Agu 2019 13:07 WIB

Masih Banyak Perusahaan Sawit Langgar Aturan, Sanksi Tegas Menanti

Kelapa Sawit yang sudah diambil dari pohonnya. Foto: Abdul Latif/kumparan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan, menyebut sebanyak 81 persen pengusaha kelapa sawit tak patuh terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun sejumlah aturan yang tak dipatuhi seperti tidak memiliki sertifikasi ISPO hingga jumlah luasan yang di luar peruntukan.
ADVERTISEMENT
"Hasil audit World Bank (Bank Dunia) dan BPK sendiri mengungkap sama angkanya yaitu sekitar 81 persen tidak memenuhi ketentuan-ketentuan berlaku," tegas Luhut saat ditemui di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Jakarta, Jumat (23/8).
Mengatasi hal ini, Luhut mengaku akan mencari solusinya sesegera mungkin. Salah satunya adalah dengan penetapan sanksi tegas.
"Tahun ini kita target akan ada solusinya, karena kita harus lapor ke Presiden Jokowi dulu nanti bagaimana kira-kira tindak lanjutnya," tambahnya.
Sementara itu, BPK juga mengatakan hal yang senada. Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rizal Djalil, mengatakan masih banyak hal yang perlu diperbaiki dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ada sejumlah masalah yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah terkait hal itu.
ADVERTISEMENT
"Pertama terkait hak guna usaha (HGU) yang belum dimiliki. Kedua, terkait plasma yang harusnya dibangun namun belum dibuat," katanya di tempat yang sama.
Selanjutnya, adalah terkait tumpang tindih usaha perkebunan dengan pertambangan. Masalah itu juga dinilai perlu untuk dibenahi.
Ilustrasi Kelapa Sawit Foto: Pixabay
"Keempat, ada beberapa perkebunan yang menggarap kawasan di luar kawasan yang seharusnya ia budi dayakan atau usahakan. Jadi di luar izin yang diberikan pemerintah," katanya.
Selain masalah-masalah itu, kata Rizal, ada juga perusahaan yang melaksanakan usaha perkebunan di atas hutan konservasi, hutan lindung, bahkan taman nasional. Hal itu juga menjadi salah satu persoalan.
Meski begitu, dirinya tak mau menyebut perusahaan mana yang melakukan praktik tersebut. Rizal hanya merekomendasikan agar pihak hukum turut dilibatkan untuk memberantas praktik tersebut.
ADVERTISEMENT
"Tapi saya usulkan untuk melibatkan Kapolri dan Kejaksaan karena ada UU Kehutanan dan Perkebunan yang terkait dengan pidana. Saya berharap penyelesaian ini, dua hal, tetap menjamin kepastian penerimaan negara. Kalau pengusaha sudah mengikuti semua ketentuan jangan lagi nanti ada masalah di belakang," jelasnya.
Pembenahan masalah pengelolaan sawit ini penting dilakukan pemerintah. Mengingat sawit memiliki peranan penting terhadap penerimaan negara, bahkan melebihi minyak dan gas (migas).
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan