Masih Diminati Total, Blok Mahakam juga Diincar PetroChina

PetroChina (Foto: REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

PetroChina, perusahaan hulu migas asal negeri tirai bambu mengejar hak pengelolaan 4 blok migas di Indonesia yang saat ini masih memiliki operator. Di antara yang diincar, termasuk Blok Mahakam yang mulai 1 Januari 2018 dikelola penuh oleh PT Pertamina (Persero), setelah hak pengelolaan Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation selama 50 tahun berakhir.

Vice President Supply Chain Management & Operation Support PetroChina, Gusminar mengatakan pihaknya ingin memiliki hak partisipasi di blok migas yang ada di Kalimantan Timur itu sebesar 15% sampai 20%. “Saat ini masih dalam pembahasan, belum lama ini. Belum resmi,” katanya dalam pernyataan pers di Hotel Pullman, Jakarta, Rabu (10/1).

Selain Blok Mahakam, tiga wilayah kontrak migas yang diincar PetroChina adalah Blok East Natuna, Arguni, dan Kasuri. Di East Natuna, saat ini Pertamina menjadi pengelola tunggal. Untuk mengincar blok ini, kata Gusminar, perusahaannya membutuhkan dana sebesar USD 40 miliar.

Sedangkan di Blok Arguni yang berada di Papua Barat, PetroChina tengah membicarakan masalah teknis bersama ENI, perusahaan Italia yang saat ini mengelola Arguni.

Blok terakhir yang masih memiliki operator yang dibidik PetroChina adalah Kasuri. Gusminar mengatakan pengelola Kasuri asal Malaysia, Genting, berencana menjual sahamnya ke PetroChina.

“Apakah majority atau sepenuhnya, kalau bisa kita kuasai penuh. Semoga tahun ini bisa terlaksana,” jelasnya.

Wilayah kerja Blok Mahakam (Foto: AFP/John Macdougall)

Keseluruhan, demi mengincar 4 blok itu dan menjalankan 5 blok yang sudah dikelola saat ini, PetroChina menyiapkan belanja modal atau capital expenditure hingga USD 300 juta atau sekitar Rp 4 triliun.

Gusminar mengatakan PetroChina memang berambisi untuk berbisnis di Indonesia justru di saat industri migas dalam negeri sedang lesu. Pasalnya, pemerintahan China memberikan keleluasaan pada perusahaan asal negeri Panda itu untuk berinvestasi.

“Bisa lebih dari USD 300 juta karena sejak ada One Belt One Road Initiative (OBOR), pemerintah Tiongkok menjadikan Indonesia sebagai salah satu tempat tujuan investasi yang potensial,” katanya.