Membandingkan Data BPS dan Pidato Prabowo soal Kemiskinan

Prabowo Subianto (kiri) dan Sandiaga Uno (kanan) saat berada di JCC dalam acara pidato kebangsaan Prabowo, Senayan, Jakarta, pada Senin (14/1). (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan )

Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah kasus kemiskinan di daerah telah memicu bunuh diri dan kelaparan. Hal ini diungkapkan Prabowo saat menyampaikan visi dan misi dalam Pidato Kebangsaan, di JCC Senayan, Jakarta, Senin (14/1) malam.

"Ada yang tinggal 5 jam dari istana negara sudah dua hari tidak makan. Beberapa waktu lalu beberapa anak meninggal karena kelaparan dan pejabat negara tidak hadir untuk membantu mereka," beber Prabowo.

Lanjut Prabowo, kasus kelaparan dan kasus bunuh diri yang terjadi akibat kemiskinan merupakan sebuah ironi karena Indonesia memiliki sumberdaya alam yang melimpah.

"Inilah yang saya sebut paradoks Indonesia. Negara kaya tapi rakyatnya masih lapar dan miskin," tegas dia.

kumparan membandingkan pernyataan yang disampaikan Prabowo, dengan data kuantitatif soal kemiskinan. Data diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis Selasa (15/1) hari ini.

BPS dalam laporannya menyebutkan bahwa angka kemiskinan dan angka ketimpangan pendapatan (gini ratio) justru menurun. Tapi data BPS yang disajikan merupakan hasil survei dan analisis secara umum, tidak merujuk pada kasus per kasus seperti disampaikan Prabowo.

Konferensi pers Badan Pusat Statistik neraca perdagangan Desember 2018. (Foto: Nicha Muslimati/kumparan)

Pertama merujuk data BPS, jumlah penduduk miskin menurun sejak tahun 2011. Pada September 2011, jumlah penduduk miskin mencapai 30,01 juta jiwa. Sementara itu data terbaru BPS tentang penduduk miskin berdasarkan survei pada September 2018, sebanyak 25,67 juta jiwa.

Sejalan dengan jumlahnya, persentase penduduk miskin juga turun, yakni dari 12,36 persen (posisi September 2011) menjadi 9,66 persen (posisi September 2018).

"Penduduk miskin di Indonesia pada September 2018 berkurang 0,16 persen atau jika dibandingkan Maret 2018 dan menurun 0,46 persen dibandingkan September 2017," ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Selasa (15/1).

BPS juga menyebut komoditas makanan seperti beras dan telor, berkontribusi besar terhadap angka kemiskinan, dibandingkan komoditas non-makanan seperti rokok.

"Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan ini jauh lebih besar dibandingkan bukan makanan. Pada September 2018, makanan menyumbang 73,54 persen pada garis kemiskinan," katanya.

Untuk angka ketimpangan, BPS juga mencatat adanya perbaikan. Koefisien gini membentang dari 0-1. Makin kecil atau mendekati angka 0, tingkat ketimpangan semakin rendah atau dapat diartikan sebagai distribusi pendapatan yang merata. Sebaliknya, koefisien gini mendekati 1 menggambarkan distribusi pendapatan tak merata.

Gini ratio pada September 2018 tercatat 0,384. Angka ini membaik bila dibandingkan dari publikasi-publikasi sebelumnya. Pada September 2014, koefisien gini sebesar 0,41.

Membaiknya angka kemiskinan dan gini ratio di Indonesia dipuji Ekonom Senior, Faisal Basri. Seperti untuk indeks gini, Faisal menlai ketimpangan pendapatan di kota hingga pedesaan mengalami penurunan sejak September 2014. Ia juga bersyukur karena jumlah dan persentase penduduk miskin menurun.

"Ketimpangan yang diukur dengan gini ratio membaik cukup signifikan. Penurunan gini ratio terjadi di kota maupun di desa," tweet Faisal seperti dikutip Selasa (15/1).