Menaker Kaji Jam Kerja bagi Pekerja Perempuan Lebih Fleksibel

Ilustrasi pekerja perempuan. (Foto: Pexels.)

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengusulkan adanya penetapan jam kerja yang lebih fleksibel bagi perempuan dalam dunia kerja. Pasalnya, peran ganda perempuan dalam rumah tangga selama ini seringkali jadi penyebab minimnya partisipasi perempuan bekerja.

Ia merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut, perempuan yang dapat mengakses pekerjaan hanya sekitar 50 persen. Itu jauh lebih kecil dengan jumlah laki-laki yang bekerja yaitu sekitar 80 persen.

"Ekosistem ini mempersulit perempuan karena ia berperan ganda, di sisi ibu menjadi ibu rumah tangga dan sektor lainnya bekerja yang mengharuskan ia bekerja 8 jam sehari dan 40 jam seminggu akhirnya ada dilema, rumah tangga atau bekerja," katanya dalam sambutan Seminar Hubungan Industrial Kompetensi Lulusan Politeknik di Era Revolusi 4.0 di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Senin (19/11).

Perempuan pekerja menyuarakan aspirasi (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Hanif melanjutkan, penetapan jam kerja yang rigid dalam dunia kerja kini semestinya lebih bisa disesuaikan dengan kondisi yang berpihak pada perempuan. Artinya, jam kerja bisa berpatokan pada kualitas perempuan bisa maksimal bekerja misalnya saja pada perempuan yang dalam kondisi menyusui.

Hal itu tak lain, kata Hanif perlu dilakukan agar partisipasi perempuan dalam ketenagakerjaan bisa meningkat. Dengan begitu, perempuan bisa turut serta dalam membangun perekonomian.

"(Itu) Mendorong pergerakan ekonomi dari bangsa kita," kata dia.

Mengenai usulnya itu, Hanif mengatakan pihaknya tengah melakukan kajian untuk menetapkan regulasi yang mendorong ekosistem kerja dapat berjalan dengan lebih baik. Terkhusus, bagi perempuan.

"Salah satunya yang berpengaruh dalam pengaturan jam kerja, bisa dibuat lebih fleksibel. Ini memang harus jadi perhatian (melalui) kajian," tutupnya.