Mendes PDTT Sebut Investasi Rp 20 T ke Desa Terganjal Perizinan

21 Agustus 2019 17:14 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengklaim, tahun 2018 lalu pihaknya berhasil membawa investasi senilai Rp 47 triliun ke desa-desa di Indoensia.
ADVERTISEMENT
Namun menurutnya, sejauh ini baru Rp 27 triliun yang terealisasi. Sisanya Rp 20 triliun masih terhambat perizinan di daerah.
“Kemendes tahun lalu berhasil mengumpulkan 128 bupati dengan perusahaan dan berhasil mendapatkan invesment sebesar Rp 47 triliun dan sayangnya baru terealisasi baru Rp 27 triliun karena berbagai masalah perizinan dengan di daerah,” kata Eko dalam sambutannya saat membuka rakernas bupati se-Indonesia di Bali Nusa Dua Convention Center, Rabu (21/8).
Ia meminta para kepala daerah segera mengatasi masalah ini. Sebab, menurut Eko, menggenjot investasi adalah salah satu cara terbaik meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi perekonomian global yang kurang baik.
“Tanpa investasi akan sulit desa-desa itu bisa berkembang,” kata dia.
Ilustrasi Desa. Foto: Pixabay - @For_the_people
Ia menambahkan, masyarakat desa masih bergantung pada komoditas. Padahal, harga komoditas sedang tertekan di tengah lesunya ekonomi global. Investasi dibutuhkan untuk menciptakan sumber-sumber perekonomian baru.
ADVERTISEMENT
"Ini kita minta bantuan dari bupati agar investasi bisa ditingkatkan. Desa kita itu miskin karena enggak fokus, mayoritas bergantung pada sektor komoditas, itu tidak bisa skala ekonomi harus besar dan terintegrasi secara vertikal, tanpa itu masyarakat desa miskin,” ujar dia.
Eko menuturkan, investasi Rp 27 triliun yang sudah terealisasi itu tersebar di beberapa desa di Indonesia. Melalui kerja sama dengan pihak swasta, pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi di wilayahnya. Di antaranya pariwisata, peralatan dan penggarapan lahan pertanian, dan lain sebagainya.
Tapi, Eko tak merinci wilayah dan pengembangan yang telah dicapai dari investasi ini. “Ada di Gorontalo, NTT, semua rata-rata untuk pasca panen,” ujar dia.