Mendes Tak Keberatan Dana Desa 2019 Dipotong Rp 3 Triliun

Petugas menghitung pecahan uang rupiah (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Kementerian Keuangan akan memangkas anggaran Dana Desa sebesar Rp 3 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk Dana Kelurahan.

Adapun anggaran Dana Desa yang dialokasikan dalam pagu APBN 2019 sebesar Rp 73 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan pagu anggaran tahun ini yang sebesar Rp 60 triliun.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengaku belum tahu mengenai rencana pemangkasan anggaran Dana Desa tahun depan. Namun dia sendiri tidak keberatan jika memang anggaran Dana Desa tahun depan harus dipotong.

"Saya malah baru dengar, belum ada rapat, belum ada apa. Enggak terlalu ngaruh," ucap Eko saat ditemui di Istana Merdeka, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (16/10).

Menurut Eko, kondisi desa saat ini sudah jauh lebih berkembang dibandingkan sebelumnya karena Dana Desa. Dia menghitung jumlah Dana Desa yang dikucurkan untuk Prukades atau Produk Unggulan Kawasan Pedesaan sebesar Rp 47 triliun. Sedangkan investasi swasta yang masuk karena desa mulai berkembang sebesar Rp 16 triliun. Sehingga dengan pemangkasan anggaran sebesar Rp 3 triliun tidak terlalu berdampak serius kepada program Dana Desa.

Mendes di kediaman almarhum Daoed Joesoef (Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan)

"Kita terus attract swasta untuk partisipasi di desa juga," imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Eko menyatakan bahwa program Dana Desa direspon positif pada gelaran IMF-World Bank yang berlangsung di Nusa Dua, Bali, pekan lalu. Disebutkan dia, keberhasilan program Dana Desa bahkan akan ditiru oleh beberapa negara yang menjadi binaan Bank Dunia.

"Model kita dipuji dan akan dijadikan contoh untuk binaannya World Bank dan IFAD ( International Fund for Agricultural Development) di seluruh dunia," sebutnya.

Kemudian lewat program Dana Desa juga, uang yang berputar di desa jadi jauh lebih banyak. Tidak hanya itu, program Dana Desa mampu menggerakkan tingkat konsumsi masyarakat desa.

"Tetap harus karena ini terbukti meningkatkan daya beli masyarakat. Terbukti empat tahun terakhir GDP per kapita desa naik, per bulan dari Rp 574 ribu sekarang Rp 820 ribu per bulan. Ini efektif meningkatkan daya beli desa," tegasnya.