Menguji Tudingan Prabowo soal Anggaran Negara Bocor Rp 500 Triliun

Prabowo Subianto. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menyebut anggaran negara bocor hingga 25 persen atau sekitar Rp 500 triliun dari total APBN 2018 Rp 2.220,6 triliun. Menurut dia, kebocoran disebabkan adanya praktik markup proyek.

Namun, metode apa yang digunakan Prabowo untuk menghitung kebocoran anggaran tersebut tidak spesifik dijelaskan ke publik.

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dradjad Wibowo, bahkan tak tahu apa yang dikatakan Prabowo dalam pidatonya di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2).

"Oh ya? Saya belum ketemu dia jadi belum sempat tanya," kata Drajad kepada kumparan, Kamis (7/2).

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menuturkan, Prabowo harus menjelaskan secara spesifik kebocoran anggaran yang dia maksud.

Menurut dia, pada era Orde Baru ayah Prabowo, Soemitro Djojohadikoesoemo, juga pernah menyebut anggaran negara bocor sebesar 30 persen. Namun, konteks Soemitro saat itu lebih menyasar korupsi dan inefisiensi yang dihitung berdasarkan penelitian.

"Kalau kebocoran yang ditudingkan Prabowo sama, seharusnya Prabowo bisa jelaskan lebih rinci korupsi dan inefisiensinya di mana, sumber datanya dari mana. Akan lebih elegan kalau tudingan ini didasarkan hasil kajian atau penelitian yang valid," kata Piter.

Ilustrasi rupiah Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Sementara Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menjelaskan, kebocoran yang dimaksud Prabowo seharusnya dijelaskan secara detail. Sebab dalam ekonomi, kebocoran bisa berasal dari inefisiensi maupun APBN.

"Kalau era Orba itu, bapaknya Prabowo, Soemitro, menjelaskan kebocoran karena inefisiensi. Ini bisa diukur dengan ICOR (incremental capital output ratio). Makanya yang saat ini disebut Prabowo konteksnya tuh apa?" kata Bhima.

ICOR secara umum didefinisikan sebagai besaran yang menunjukkan besarnya tambahan kapital (investasi) baru yang dibutuhkan untuk menaikkan satu unit output dalam mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Besaran ICOR berdasarkan perbandingan tambahan kapital dengan output. ICOR yang efisien secara umum di kisaran 3-4 persen. Artinya, untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) 1 persen, butuh tambahan investasi hingga 3-4 persen.

Sementara nilai ICOR yang semakin kecil mengindikasikan terjadinya efisiensi dalam proses investasi. Sebaliknya, nilai ICOR yang membesar menggambarkan tingginya inefisiensi investasi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ICOR Indonesia pada 2016 sebesar 6,46 persen, turun dibandingkan tahun sebelumnya 6,64 persen.

Namun, masih tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, Myanmar, Malaysia, dan Singapura yang berada di kisaran angka ideal sebesar 3 persen.

"Makanya Pak Prabowo jelaskan sebelah mana kebocorannya. Jangan-jangan bukan fiskal atau APBN, tapi inefisiensi investasi. Kalau itu, pembahasannya beda karena faktornya di luar APBN, ada permasalahan birokrasi infrastruktur berkaitan lambatnya proyek berjalan. Makanya ICOR kita masih sekitar 6 persen," jelasnya.

Sedangkan jika yang dimaksud Prabowo kebocoran anggaran tersebut terkait realisasi APBN, maka hal ini harus dilihat melalui realisasi penyerapan belanja negara.

Selama 2018, realisasi belanja negara sebesar Rp 2.202,2 triliun atau 99,17 persen dari pagu belanja negara Rp 2.220,6 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan penyerapan anggaran di 2017 yang hanya 94,1 persen.

Namun, penyerapan anggaran yang belum 100 persen ini juga masih menjadi tantangan bagi pemerintah.

Jokowi bertemu Prabowo. Foto: Agus Suparto - Presidential Palace

Penerimaan perpajakan yang tak tercapai juga bisa disebut penyebab kebocoran. Tapi, melesetnya potensi penerimaan tidak seutuhnya disebabkan kinerja aparat perpajakan, melainkan faktor eksternal lainnya seperti melemahnya demand akibat resesi global.

Potensi kebocoran anggaran lainnya, kata Bhima, yaitu hilangnya potensi penerimaan negara dari hasil pengelolaan sumber daya alam (SDA), baik tambang maupun kekayaan nontambang lainnya.

Akan tetapi, potensi hilangnya penerimaan dari hasil pengelolaan SDA tersebut sangat bergantung kepada kesepakatan kontrak yang sudah ditandatangani sebelumnya.

Prabowo dalam pidatonya di Hall Sport Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (6/2), menyebut kebocoran anggaran terjadi karena ada penggelembungan harga proyek dari yang seharusnya.

"Saya hitung kebocoran dari anggaran rata-rata taksiran saya, mungkin lebih sebetulnya taksiran saya adalah 25 persen anggaran itu bocor. Bocornya macam-macam," kata dia. Dia menyebut, uang sebanyak Rp 500 triliun itu dapat dimanfaatkan untuk menyejahterakan dan memperbaiki ekonomi rakyat kecil.

"Saya bicara dengan pakar industri. Dengan uang tadi, USD 50 miliar dolar AS atau Rp 500 triliun kurang lebih, kita bisa bangun 200 pabrik. Sehingga, kita bisa ciptakan produk terbaik di Indonesia,” ucapnya.