Menhub Persilakan Investor Asing Bangun Transportasi di Ibu Kota Baru

3 September 2019 13:46 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi di Kemenkopolhukam. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri perhubungan, Budi Karya Sumadi di Kemenkopolhukam. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyambut baik investasi dari dalam maupun luar negeri untuk pembangunan transportasi di ibu kota baru. Pemerintah tak menutup kemungkinan China akan berinvestasi.
ADVERTISEMENT
"Saya belum dengar (investasi dari China) tapi welcome kalau mereka ingin ikut dengan project KPBU (Kerja sama Pemerintah Badan Usaha). Karena dalam konsep transportasi yang akan kita kembangkan, memang transportasi yang kita gunakan adalah kita upayakan dengan kendaraan berbasis tenaga listrik," kata Budi di Kemenkopolkuham, Jakarta, Selasa (3/9).
Budi mengatakan, pihaknya akan mengupayakan transportasi massal di ibu kota baru itu dibangun berbasis elektrik.
"Sebagai ilustrasi kita akan membuat kereta dari Balikpapan menuju Kota Baru, menuju Samarinda. Kalau ini KPBU dan siapa pun itu termasuk China, welcome," jelasnya.
Desain ibu kota baru Indonesia. Foto: Dok. Kementerian PUPR
Budi mempersilakan pihak lain berinvestasi di sektor transportasi, tak harus China. Pemerintah membuka kesempatan kepada berbagai negara untuk investasi pembangunan transportasi di ibu kota baru.
ADVERTISEMENT
"Dia boleh memberikan usulan nanti tidak harus China ya, siapa pun bisa termasuk dalam negeri juga bisa. Tapi kalau kita upayakan sedapat mungkin APBN-nya sedikit mungkin," katanya.
Presiden Jokowi sebelumnya telah mengumumkan lokasi pemindahan ibu kota baru, yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur.
Tercatat, kebutuhan biaya untuk pemindahan ibu kota baru nilainya mencapai Rp 466 triliun. Anggaran ini akan terbagi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), swasta, dan Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Namun, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, belum ada investor yang berminat investasi di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Kondisi ini tercermin melalui Online Single Submission (OSS) atau perizinan investasi melalui digital.
ADVERTISEMENT