Menperin Soal Batasan Impor: Kebanyakan Barang Konsumsi

Konpers Menperin dan Kepala BKPM di Istana Bogor (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Pemerintah menyatakan siap untuk menyetop impor 500 komoditas dalam rangka mengendalikan defisit transaksi berjalan atau Current Account Deficit (CAD) yang terus melebar. Pembatasan impor yang dimaksud yaitu mulai dari impor barang modal hingga barang konsumsi.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, pembatasan impor itu masih akan dikaji kembali oleh Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Menurut dia, impor yang akan dibatasi tersebut akan lebih banyak pada barang konsumsi.

“Kebanyakan barang konsumsi. Bahan baku tentu tidak dipersulit ya dan juga barang modal,” ujar Airlangga di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (16/8).

Bawang merah di salah satu los pasar Jatinegara. (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Dia juga mengatakan, untuk di sektor industri, pemerintah akan melakukan substitusi impor dengan barang yang sudah ada di dalam negeri. Meski begitu, apabila barang itu diperlukan untuk bahan baku dan sulit untuk tidak mengimpor, maka pemerintah tidak akan menahannya.

“Itu kami dorong untuk beli di dalam negeri. Tapi, kalau barang yang masih diperlukan untuk bahan baku industri, tentu tidak dipersulit,” jelasnya.

Untuk substitusi barang impor, Airlangga menjelaskan, pihaknya melihat kemungkinan yang akan didorong adalah bahan baku plastik.

“Kami sudah ada. Kalau substitusi impor, kami bikin pabrik. Misalnya bahan baku plastik. Kan ada dua pabrik. Bahan kimia juga kami lihat bahan untuk farmasi. Nah, tentu itu akan didorong juga (untuk substitusi),” lanjutnya.

Dia melanjutkan, untuk substitusi barang impor ini, diharapkan tidak menurunkan produksi industri domestik. “Tidak. Paling penting, kami ambil kebijakan untuk tidak menurunkan daya saing dan produktivitas,” tambahnya.