Menteri Parpol Cari Rente Terus, 4 Kementerian Ini Harus Dihindarkan

Ekonom Senior, Faisal Basri saat ditemui di Tjikini Lima, Selasa (15/10). Foto: Abdul Latif/kumparan

Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan segera mengumumkan susunan menteri-menteri kabinetnya, setelah dia dilantik sebagai Presiden terpilih periode 2019-2024. Pelantikan Jokowi dan juga Maruf Amin sebagai pasangan wapresnya, akan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2019.

Terkait penyusunan kabinet Jokowi jilid II, Ekonom Senior dan Pendiri Institute fo Development of Economic and Finance (Indef), memberi catatan pada menteri-menteri berlatar belakang partai politik. Karenanya dia meminta Jokowi menghindarkan empat kementerian, untuk dipimpin menteri berlatar belakang parpol.

"Menteri dari partai kerjanya cari rente terus. Akibatnya penurunan (penerimaan pajak) share manufaktur yang merupakan sumber nomor satu pajak," katanya saat di sela-sela diskusi publik tentang Dirjen Pajak, di Tjikini Lima Resto, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Kementerian yang harus dihindarkan dari menteri parpol, menurutnya adalah Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dia juga meminta Kementerian Perdagangan, tak diisi orang parpol.

Presiden Jokowi didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla berfoto bersama para menteri di sidang kabinet terakhir. Foto: Instagram/@pramonoanungw

Menurut Faisal, kementerian tersebut merupakan kementerian yang strategis dan vital bagi perekonomian Indonesia. Kementerian tersebut juga strategis, karena merupakan pondasi ekonomi Indonesia. Sebab, lanjutnya, perekonomian Indonesia masih bergantung pada sektor komoditas.

"Menperin jangan dikasih orang politik, Mentan jangan Amran, ESDM jangan Jonan dan Arcandra," tuturnya.

Menurut Faisal, menteri yang memimpin ketiga sektor riil itu mempengaruhi lebih dari separuh penghasilan pajak negara. "Mereka yang menanam dan menyiram. Kita pantas optimis kalau tnaggal 20 tim ekonominya kompak dan solid," imbuhnya.