Menteri PUPR Akui Masih Punya 4 PR di 2019

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono. Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, membuka acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR TA 2019 Wilayah Sumatera di Gedung Aac Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh. Senin (11/3).

Di hadapan seluruh peserta yang mewakili 9 provinsi se-Sumatera, Basuki menegaskan tentang sinkronisasi dari program pemerintah daerah dan pusat.

“Kegiatan seperti ini digelar setiap tahun dalam rangka menemukan program bottom up dan top down. Untuk mensinkronkan program daerah dengan pusat,” ujar Basuki saat menjumpai awak media usai membuka acara.

Basuki menjelaskan, program pembangunan infrastruktur itu memiliki kriteria dan kisi-kisinya. Dia menyebutkan, apakah program itu nantinya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.

“Misalnya PUPR membangun bendungan maka pemerintah daerah bangun irigasinya. Jadi ini untuk mensinkronkan program supaya ada koordinasi. Ini khusus untuk programming tahun terakhir dari RPJM 2015-2019,” katanya.

Di 2019, Basuki mengaku ada empat program yang sulit dicapai yakni pengendalian banjir, penyediaan air minum, sanitasi, dan penyediaan hunian layak. Kendati demikan, keempat program itu akan menjadi prioritas utama yang akan dilanjutkan pada 2020-2024 mendatang.

“Program air minum, sanitasi, hunian layak, dan banjir. Ini menjadi prioritas 2020-2024 sehingga ini terus berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur terus berlanjut dari tahun ke tahun dan keberlanjutan ini harus dijaga, khususnya air minum dan sanitasi. Ini harus menjadi prioritas utama karena berdampak pada stunting,” ujarnya.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, membuka acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR TA 2019 Wilayah Sumatera di gedung Aac Dayan Dawood, Unsyiah, Banda Aceh, Senin (11/3). Foto: Zuhri Noviandi/kumparan

Basuki merincikan program menurut Bappenas yang dimonitor sebagai prioritas. Setidaknya ada 9 program sudah tercapai, di antaranya jalan nasional, jalan baru, jalan tol, irigasi rawa, rehab irigasi, waduk, kota baru, pelatihan kontruksi, dan sertifikasi kontruksi.

Kemudian 8 program menjadi sasaran pokok yang perlu kerja keras, yaitu kemantapan jalan, irigasi tambak, air irigasi dari waduk, air baku, daya tampung, sanitasi, air minum, dan penanganan pemukiman kumuh.

“Dan yang menjadi 4 sasaran pokok sulit tercapai di tahun ini harus kita perhatikan di dalam program 2020,” pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono menyampaikan, PUPR memiliki 4 sektor besar yaitu Sumber Daya Air (Bendungan, Irigasi, Persawahan), Bina Marga (Jaringan jalan), Sumber Daya Cipta Karya (air bersih, sanitasi, penataan kumuh), serta Pembiayaan dan Penyediaan Perumahan.

“Jadi dalam konsultasi regional wilayah Sumatera ini membicarakan empat sektor tersebut. Membahas rambu-rambu kebijakan pusat apa, setelah itu nanti kita diskusi dengan pemda,” ujarnya.

Hadi menjelaskan, di dalam diskusi yang berlangsung bersama Pemerintah Daerah. Pihaknya akan membahas dengan skema top down dan bottom up. Artinya kebijakan pusat akan bertemu dengan kebutuhan dan kebijakan daerah.

“Maksud dan tujuan dari pertemuan ini ya itu, mempertemukan pusat dengan daerah (Pulau Sumatera),” tuturnya.

PUPR Siap Bantu Pembangunan di Daerah Apabila Bersifat Mendesak

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mendorong pemerintah daerah untuk lebih pro aktif menyampaikan data terakit pembangunan dan infrastruktur di daerah masing-masing.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono, mengatakan institusinya siap membantu pemerintah daerah menangani pembangunan di daerah masing-masing apabila pembangunan itu bersifat mendesak.

“Pemerintah pusat siap membantu, jika misalnya ada musibah ataupun rawan seperti jalan berlubang tidak ada yang menangani. Nah itu kita di kementerian siap bantu,” kata Hadi.

Apabila suatu daerah membutuhkan pembangunan mendesak seperti jembatan gantung, kepala desa bisa menyampaikan keluhan itu kepada camat, bupati, dan gubernur. Yang kemudian disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Ya data, data lebih penting dibandingkan dengan media sosial yang kadang-kadang belum begitu pas. Mendingan pemerintah daerah begitu ada kejadian misalnya lurah laporkan ke camat, lalu ke bupati kemudian dilaporkan kepada kami (pusat) kita siap membantu,” ujarnya.

Dalam proses pengerjaannya, Hadi mengatakan kementerian akan membantu pembangunan itu apabila sifatnya mendesak dan perlu bantuan dari pemerintah pusat. Namun jika masih dalam batas normal dan bisa ditangani oleh pemerintah setempat, maka PUPR menyerahkan kewenangan itu kepada pemerintah provinsi masing-masing.

“Kita siap bantu tapi dalam kondisi tertentu yang urgent atau prioritas, apakah dia rawan, bencana, dan sebagainya. Tetapi kalau normal seharusnya itu kembali, kabupaten punya dana sendiri, provinsi punya dana sendiri, dan kewenangan masing-masing. Tetapi kalau emergency pusat siap untuk membantu,” pungkasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Gubernur Aceh, Nova Iriansyah mengatakan, sebagai tuan rumah dalam acara Konsultasi Regional Kementerian PUPR TA 2019 Wilayah Sumatera pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat melahirkan kesepakatan dalam merumuskan program kegiatan yang mampu mensinergikan antara kepentinga pusat dan daerah. Ujung-ujungnya, kebijakan bisa bermanfaat bagi semua pihak.

Dia menuturkan, Aceh sendiri merupakan bagian dari strategi pengembangan Pulau Sumatera yang memiliki beberapa wilayah strategis nasional, seperti Pusat Kegiatan Strategis Nasional Sabang, PKN Banda Aceh, Kawasan Strategis Nasional (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe).

“Kami sangat membutuhkan dukungan dari Kementerian PUPR untuk membantu dalam peningkatan konektivitas antar kawasan strategis, ketahanan pangan, peningkatan kesehatan masyarakat, akses masyarakat terhadap rumah layak, serta pembinaan dan peningkatan sumberdaya manusia," katanya.