Meski Penerimaan Negara 2018 Lampaui Target, Pemerintah Jangan Jemawa

Ilustrasi menghitung mata uang Rupiah. (Foto: AFP/Adek Berry)

Pendapatan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun sepanjang 2018, tumbuh 16,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tersebut melampaui target atau sebesar 102,5 persen dari target dalam APBN 2018 sebesar Rp 1.894,7 triliun.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Golkar Misbakhun memberikan apresiasi kepada pemerintah atas pencapaian tersebut. Menurutnya, hal ini lantaran kinerja pemerintah sepanjang tahun lalu demi mendorong pendapatan negara.

"Pendapatan negara melebihi 100 persen dari yang dipatok dalam APBN 2018. Ini adalah prestasi yang sangat membanggakan di sektor penerimaan negara," ujarnya kepada kumparan, Rabu (2/1).

Menurut dia, pencapaian tersebut tak terlepas dari adanya reformasi dalam bidang perpajakan yang dilakukan pemerintah, khususnya terkait pengampunan pajak atau tax amnesty yang telah meningkatkan basis pajak. Selain itu, di tahun lalu pemerintah juga telah merevisi Undang-Undang (UU) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

"Program tax amnesty telah berjalan sukses karena terdapat perbaikan basis data perpajakan serta deklarasi harta mencapai Rp 4.855 triliun dengan repatriasi dari luar negeri sebesar Rp 147 triliun," katanya.

Namun menurut Misbakhun, pemerintah tak bisa berpuas diri dengan pencapaian di tahun lalu. Reformasi pajak harus tetap dilakukan secara berkelanjutan di tengah tantangan perekonomian.

"Reformasi pajak tersebut dilakukan dengan mendukung pemberdayaan ekonomi digital. Digitalisasi ekonomi menggeser ekonomi konvensional, sehingga aturan pajak bisa lebih ter-update," katanya.

Ilustrasi pajak (Foto: Pixabay)

Sementara itu, Ekonom PT Bank Mayapada Indonesia Tbk Myrdal Gunarto menilai, kenaikan harga komoditas andalan Indonesia, seperti batu bara dan mineral turut mendorong pendapatan negara sepanjang 2018.

"Selain itu dibarengi dengan pelemahan rupiah sepanjang tahun 2018, walaupun pada akhir tahun pelemahannya mereda. Akan tetapi,itu cukup mendorong perbaikan pendapatan negara, baik itu pendapatan pajak maupun pendapatan bukan pajak," kata Myrdal.

Tak hanya itu, meningkatnya laju impor selama tahun lalu juga turut membantu penerimaan negara dari segi bea masuk. "Terbantu juga dengan angka lonjakan impor. Itu juga membantu pendapatan negara melalui bea masuk maupun pendapatan negara dari aktivitas impor," jelasnya.

Namun menurut Myrdal, pemerintah harus tetap waspada. Sebab, jika rupiah kembali melemah dan harga minyak naik akan terjadi pembengkakan subsidi energi.

"Tapi kita harus waspada juga kalau rupiah melemah dan harga minyak melonjak, karena bisa berdampak terhadap lonjakan belanja subsidi juga. Makanya, yang terpenting juga adalah melihat seberapa besar angka defisit fiskalnya," kata Myrdal.

Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, pencapaian tersebut lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga minyak. Dalam APBN 2018, pemerintah memasang target harga minyak sebesar USD 48 per barel, padahal realisasinya mencapai USD 60 per barel.

Tak hanya itu, pelemahan rupiah sepanjang 2018 juga turut mendorong kenaikan PNBP. Sebaliknya, kinerja pajak juga masih mencatatkan kekurangan penerimaan (shortfall) lantaran realisasinya hanya 90,3 persen dari target.

"Pemerintah asumsikan minyak USD 48 per barel realisasinya di atas USD 60 per barel. Kemudian soal pelemahan kurs buat penerimaan negara dari PNBP naik signifikan, itu juga di luar skenario awal. Apanya yang dibanggakan kalau realisasi naik tapi di luar rencana awal?" tambahnya.