Mobile Power Plant PLN Boros Rp 1,6 Triliun Karena Tak Pakai Gas

Ilustrasi pembangkit listrik. (Foto: pixabay)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan potensi inefisiensi di PT PLN (Persero) sebesar Rp 1,61 triliun. Dalam laporan pemeriksaan subsidi listrik, BPK menyebut inefisiensi dapat terjadi bila PLN tidak menggunakan gas untuk Mobile Power Plant (MPP) di 5 daerah dalam 2 tahun ke depan.

MPP yang dimaksud yakni di Paya Pasir dan Pulau Nias (Sumatera Utara), Balai Pungut (Riau), Air Anyir dan Belitung Suge (Bangka Belitung) Tarahan (Lampung), Pontianak (Kalbar), Jeranjang (Lombok)

Berdasarkan temuan BPK, biaya produksi listrik dari MPP yang menggunakan HSD (High Speed Diesel) alias Solar mencapai Rp 2.340 per kWh, jauh di atas biaya operasi bila menggunakan gas yang hanya sebesar Rp 1.284-1.469 per kWh.

Terkait temuan BPK tersebut, Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN, I Made Suprateka, mengatakan bahwa saat ini pasokan gas yang diperoleh PLN belum mencukupi.

Tapi ke depan, MPP bisa beroperasi dengan lebih efisien karena PLN sudah menandatangani sejumlah kontrak jual beli gas.

"Memang perjanjian suplai gasnya belum untuk sekarang," kata Made saat dihubungi kumparan (kumparan.com), Rabu (18/4).

Ia menambahkan, MPP dioperasikan PLN untuk menerangi daerah-daerah terpencil. Infrastruktur untuk transportasi gas ke MPP belum siap. Karena itu, untuk sementara PLN memakai Solar.

"HSD itu kan kita pakai untuk operasi di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar)," ucapnya.