Pakai Skema Baru, Bulog Bakal Lebih Mudah Beli Beras dari Petani

Petugas memeriksa stok beras di Gudang Bulog. (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Pemerintah menyiapkan skema baru dalam penyerapan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Upaya tersebut untuk mempermudah Perum Bulog dalam melaksanakan tugas penyerapan beras dan menjaga kondisi keuangannya.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, dalam skema baru ini nantinya Bulog akan menyerap beras petani dengan harga yang lebih fleksibel. Dengan harga tinggi maupun rendah, beras tersebut akan tetap diserap dengan anggaran yang sudah disediakan dalam APBN.

Dalam Instruksi Presiden 5 tahun 2015, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) beras dipatok di Rp 7.300 per kilogram (kg) dan terdapat fleksibilitas 20 persen hingga Rp 8.030 per kg. Hal ini menjadi kendala Bulog karena harga beras di pasar bahkan telah melampaui harga eceran tertinggi (HET).

"Untuk CBP ini soal pembiayaannya, itu tadinya selalu dijumlah semuanya dulu baru diperhitungkan dan disetor uangnya. Setiap kali ada pembelian penjualan dan operasi pasar diperhitngkan cost berapa, revenue berapa, berapa yang harus ditutup oleh APBN, supaya Bulog jangan rugi. Nah, yang diperhitungkan ini kurangnya saja," ujar Darmin di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (28/11).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (kanan) pada Palm Oil Conference (IPOC) 2018 di Nusa Dua, Bali. (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Darmin menuturkan, dalam hasil rakortas kemarin, Selasa (27/11), pemerintah akan memperhitungkan selisih biaya dan pendapatan Bulog dalam setiap pembelian maupun penjualan serta operasi pasar beras. Selisih tersebut yang kemudian akan ditutup oleh APBN agar Bulog tidak merugi.

Mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu bilang, skema baru tersebut akan berlaku pada 2019. Dengan cara ini diharapkan penyerapan CBP bisa lebih tinggi, meski menggunakan jumlah dana yang sama.

"Kalau uangnya Rp 2,5 triliun mungkin transaksi Rp 30 triliun pun bisa dibiayai dengan ini. Kalau tadinya tidak, ya Rp 2,5 triliun saja," kata Darmin.

Demi mendukung skema tersebut, pemerintah juga berencana melonggarkan aturan HPP gabah yang jadi acuan dalam penyerapan Bulog. Darmin menyebut, Bulog merekomendasikan untuk menghapus aturan HPP gabah. Sehingga, Bulog diharapkan dapat melaksanakan tugas penyerapan CBP, meski harga gabah sedang tinggi.

"Kami sepakat meniadakan harga patokan pembelian karena Bulog bilang berani. Kalau (gabah) mahal dia beli mahal, kalau murah dia beli murah. Nanti diaudit (BPK)," tambahnya.