Pasok Energi untuk Mobil Listrik, PLN Disarankan Bikin Anak Usaha

BMW i8 mengisi listrik di SPLU PLN (Foto: Dok. PLN)

Pengembangan mobil listrik di dalam negeri terus diupayakan. Selain membutuhkan riset mendalam terkait pembuatan baterai dan sebagian kompenen utama, penyediaan energi untuk kendaraan listrik juga harus diperhatikan.

PT PLN (Persero) menjadi pihak yang bertanggung jawab menyiapkan pasokan energi untuk mobil listrik. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, ke depan BUMN kelistrikan itu perlu membuat anak usaha baru khusus untuk menyediakan pasokan energi bersih ke kendaraan listrik.

“PLN harus buat anak usaha baru yang hasilkan listrik bersih, jadi pakai solar-based. Karena kita sudah komitmen di Paris (COP 21). Ini industri yang non-konvensional, ini kesempatan jadi new economy sebagai payungnya,” kata Faisal dalam diskusi tentang Roadmap Pengembangan Mobil Listrik di Indonesia, di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Selasa (10/7).

PLN sendiri saat ini sudah membangun ratusan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di berbagai daerah. Hanya saja, listrik yang dihasilan di SPLU itu masih berasal dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan BBM.

Faisal menyebut Chile sebagai contoh negara yang memiliki perusahaan khusus untuk menyediakan energi bersih. Kata Faisal, harga listrik dari energi surya di sana hanya USD 29 per Megawatt (MW), lebih murah dari listrik yang dihasilkan pembangkit batu bara.

Tren energi terbarukan yang terjangkau ini menurutnya terjadi dengan cepat, karena itu PLN harus segera membuat anak usaha serupa. “Trennya cepat. Harus ada aturan EV untuk charge dari clean energy power plant,” tegasnya.

Selain itu, Faisal, juga menekanakan agar pengembangan mobil listrik ini langsung dikomandani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan berada bawah di Kementerian Perindustrian apalagi Kementerian ESDM. Alasannya, mobil listrik ke depan akan menjadi 'ekonomi baru' bagi Indonesia.

Faisal Basri (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

New economy ini, kata dia, meliputi konvergensi manukfatur jasa teknologi dengan inovasi berkelanjutan serta ramah lingkungan.

“Oleh karena itu instrumen fiskal atau sistem insentif sangat penting. Campur tangan pemerintah harus lebih besar dari swasta. Dirigennya harus Pak Presiden langsung karena ini lintas sektoral,” katanya.

Di bagian aksi atau eksekutor dari industri ini, lanjut Faisal, sebaiknya pengembangan mobil listrik tak dijadikan penugasan yang dibebankan ke BUMN. Katanya, produksi massal mobil listrik diserahkan saja ke swasta, biarkan swasta yang berkompetisi dengan insentif yang dari pemerintah.

“Jadi bukan penugasan seperti Adhi Karya membangun LRT. Jangan dibuat BUMN untuk hasilkan mobil listrik, serahkan ke swasta. Beri insentif bagi mereka yang menang berkompetisi. Jadi dikompetisikan, kalau insentifnya besar, pasti menggiurkan,” katanya.