Pembangunan Depo LRT Jabodebek di Bekasi Terganjal Lahan Warga
PerbesarADVERTISEMENT
Pengerjaan proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) teryata tidak berjalan mulus. Kendala yang membuat pengerjaan molor yaitu proses pembebasan lahan yang tak urung rampung.
ADVERTISEMENT
Lahan tersebut masih menjadi masalah pelik lantaran sebagian besar warga terus menuntut kejelasan nasib mereka terkait upaya negosiasi yang dilakukan baik PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) maupun pemerintah setempat yang dirasa kurang terbuka. Secara umum di kawasan tempat dibangunnya depo LRT Jabodebek terdapat 500 Kepala Keluarga (KK).
Salah satu lokasinya adalah Kampung Jati Terbit, Kelurahan Jati Mulya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, RT/01 RW/07. Warga menyebut kawasan mereka masuk dalam zona pembangunan depo LRT Jabodebek .
Aktivitas warga masih berjalan normal. Ibu-ibu berkumpul sembari menonton anak-anak mereka bermain di pinggiran tembok Sungai Kalimalang. Hanya saja memang ada sebagian bangunan rumah yang terlihat hacur lebur, sementara sebagian yang lain masih terlihat normal.
ADVERTISEMENT
Sondi Irwanto Silalahi, yang pada pagi ini sedang berkumpul bersama beberapa temannya di sebuah posko tempat musyawarah warga setempat. Ia merupakan Ketua Forum Komunikasi Kampung Jati Terbit (FKKJT).
Sondi bilang jika warga setempat tidak keberatan dengan pembangunan depo LRT Jabodebek. Bahkan ia mengaku mendukung pembangunan infrastruktur pemerintah.
“Karena akibat proses pembebasan lahan seolah-olah (warga) menolak. Tapi berikanlah informasi yang jelas. Dijelaskan aja ini kan era keterbukaan,” katanya kepada kumparan di lokasi, Selasa (19/2).
Pria kelahiran Medan tersebut mengatakan selama dua tahun warga setempat belum pernah mengetahui secara persis berapa luasan lokasi yang nantinya akan dijadikan depo. Hingga akhirnya ia bersama teman-temannya terpaksa melakukan protes kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) pada Oktober 2018 untuk membuat surat resmi luasan lahan yang akan dimanfaatkan sebagai proyek depo LRT Jabodebek.
ADVERTISEMENT
Akhirnya Kementerian ATR/BPN diakuinya menerbitkan surat resmi terkait luasan lahan yang akan dibangun depo LRT yaitu sekitar 12,2 hektare (ha) di kawasan perkampungan Jati Terbit tersebut difungsikan sebagai pembangunan depo.
“Seharusnya proyek negara awal side plan itu sudah keluar dong. Jauh-jauh hari sebelum ada proses ada dong ukuran gambar perencanaan. Ini kok berubah-berubah,” katanya.
Hingga kini, kata Sondi, warga akan terus terbuka untuk berdialog dan bernegosiasi bersama perusahaan dan kementerian terkait untuk membicarakan kompensasi.
“Kami meminta bangunan dibayar tanah dibayar. Karena mereka bilang bangunan aja yang mau dibayar,” tegasnya.
Sebelumnya, pihak Adhi Karya memastikan pengerjaan proyek LRT Jabodebek molor. Alasannya adalah karena belum bebasnya lahan di Bekasi Timur yang akan dipakai menjadi depo kereta.
ADVERTISEMENT
Awalnya, Adhi Karya menjanjikan proyek ini bisa selesai paling lambat Maret 2020. Namun karena ada masalah terhambatnya pembangunan depo, proyek LRT Jabodebek diperkirakan baru bisa rampung April 2021.
"Jadi dengan terlambatnya depo ini maka akan operasional tahun 2021," kata Dirut Adhi Karya, Budi Harto, saat ditemui di Gedung Kemenko Kemaritiman, Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta, Kamis (31/1).
Budi Harto menjelaskan, secara kumulatif proyek ini molor sekitar 22 bulan. Adapun alasan utama karena lambatnya proses pembebasan lahan di Bekasi Timur yang menjadi lokasi tempat dibangunnya depo kereta. Lahan yang bermasalah sekitar 10 hektare.
"(Baru rampung) April 2021. Jadi mundur 22 bulan karena lahan depo ini," terangnya.
Dia bilang bahwa proses pembebasan lahan di Bekasi Timur memang tidak lah mudah. Lahan tersebut merupakan areal pemukiman penduduk. Meski demikian, proses pembebasan lahan sudah berjalan 60 persen.
ADVERTISEMENT
"Pembayaran sudah," timpalnya.