Pembiayaan Perbankan untuk Proyek Infrastruktur Tiap Tahun Meningkat

Pembangunan Infrastruktur di Jakarta (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) mencatat pembiayaan perbankan untuk pembangunan infrastruktur tiap tahunnya meningkat. Di 2018, peran perbankan dalam pembangunan infrastruktur juga diprediksi akan naik.

Berdasarkan data KPPIP, pembiayaan perbankan ke sektor infrastruktur di 2017 mencapai Rp 576 triliun. Sementara di 2016, pembiayaan perbankan sebesar Rp 518 triliun. Sedangkan di 2015, pembiayaan perbankan sebesar Rp 462 triliun.

“Di 2014 mencapai Rp 411 triliun, dan 2013 sekitar Rp 370 triliun. Di 2018 kita prediksi kembali naik,” kata Sekretaris KPPIP Bastary Pandji Indra kepada kumparan (kumparan.com), Sabtu (20/1).

Pembangunan Infrastruktur di Jakarta (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Dia menambahkan selain pinjaman perbankan, instrumen sektor jasa keuangan yang melibatkan perbankan juga berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. Misalnya seperti Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun, dan KIK EBA PT PLN sebesar Rp 4 triliun.

“Selain itu ada juga DIRE (Dana Investasi Real Estate) dengan underlying asset Solo Grand Mall, dan RDPT (Reksa Dana Penyertaan Terbatas) ke PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat,” ujarnya.

Menurut Bastary, saat ini terdapat 10 alternatif pembiayaan infrastruktur. Mulai dari KIK EBA, RDPT, DIRE, Dana Investasi Infrastruktur, Global Bonds, Perpetual Bond, privatisasi, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha, Kerja sama Pengelolaan Aset Terbatas, dan blended financing.

“Dari 10 alternatif pembiayaan infrastruktur, ada yang sudah diimplementasikan, masih tahap diskusi, dan dalam proses implementasi,” pungkasnya.