Pemerintah Diminta Kurangi Impor Pangan, Tekan Defisit Perdagangan

Beras impor Vietnam (Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Pemerintah diminta untuk mengurangi impor komoditas pangan di tengah situasi defisit neraca perdagangan yang terus terjadi. Berdasarkan catatan BPS, neraca perdagangan Indonesia defisit USD 1,82 miliar pada Oktober 2018.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus, mengatakan komoditas pertanian yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri sebaiknya tidak perlu lagi banyak diimpor.

"Masalah pangan selalu diobati dengan impor, ya dampaknya pertumbuhan impor lebih cepat dibandingkan ekspor. Ini produk komoditas hasil pertanian buah-buahan, booming 2007, satuannya juta dolar, sayur, dan biji cokleat, impornya sekarang tiggi," kata Heri di ITS Tower, Jakarta, Kamis (15/11).

Berdasarkan SEKI Bank Indonesia (BI) menunjukkan neraca perdagangan untuk produk hasil pertanian sudah mengalami defisit sejak 2007. Untuk impor hingga September 2018 saja sudah mencapai USD 7,17 miliar, sedangkan ekspor hanya USD 4,25 miliar. Sehingga terjadi defisit sekitar USD 2,9 miliar.

Heri melanjutkan, inisiasi pemenuhan kebutuhan komoditas dalam negeri perlu segera dilakukan. Salah satunya, melalui replanting utamanya pajale (padi, jagung, dan kedelai) hingga melakukan pemetaan-pemetaan yang tersitematis terkait komoditas-komoditas di luar prioritas yang disiapkan agar impor ditekan.

"Komoditas yang kini menjadi prioritas masyatakat makin ditinggalkan, maka harus mulai memikirkan komoditas apa nih yang bisa menolong neraca kita," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Enny Sri Hartati pun menambahkan di tengah impor komoditas pertanian yang tinggi tidak jadi jaminan inflasi vollatile tidak tinggi.

"Data itu (bisa) menjadi guidance pemeritah pemenuhan kebutuhan pangan di masa mendatang, perencanaan apa yang diproduksi hari ini, apa yg disusun di tahun sebelumnya, misalnya tren kelompok menegah bertambah maka pola-pola diversifikasi pangan (perlu digalakkan)," katanya.

Ia tak menampik secara historis kenaikan harga pangan kerap terjadi di momen akhir tahun. Hal itu ia maklumi sebagai siklus produktivitas pangan. Meski begitu, Ia mengingatkan agar pemerintah tetap perlu melakukan langkah antisipasi dan waspada.

"Sekalipun pemerintah menutupi pemenuhan impor tapi kalau tidak ada koordinasi kebijakan menyeluruh, maka sekalipun program Pajale berjalan tapi ke depan tidak akan terantisipasi," pungkasnya.