Pemerintah Sudah Bikin Harga Patokan, tapi Beras Tetap Melonjak

Suasana pasar beras Cipinang (Foto: Garin Gustavian/kumparan)

Pemerintah akhirnya membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton pada awal tahun. Hal ini dilakukan untuk mengatasi lonjakan harga beras.

Adapun beras yang diimpor adalah jenis beras khusus, dilakukan untuk mengatasi kelangkaan pasokan beras yang berdampak pada naiknya harga jual di tingkat pengecer.

Sebenarnya pemerintah sudah membuat Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk membatasi harga beras di pasaran. Seperti diketahui, pada tahun lalu pemerintah menetapkan HET beras medium sebesar Rp 9.450/kg dan premium Rp 12.800/kg di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, NTB dan Sulawesi.

Tapi ternyata kebijakan itu tidak efektif, harga beras tetap melonjak di atas HET. Mantan Sekretaris BUMN, Said Didu, mengkritik kebijakan pemerintah yang seolah-olah ingin melawan hukum pasar. Harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, tak bisa dipatok dengan HET.

HET tak akan efektif kalau pasokan beras memang seret. Ketika produksi beras di dalam negeri tak mencukupi, kenaikan harga pasti terjadi karena hukum pasar, tidak bisa diatasi dengan HET.

"Harga itu tidak bisa diperintah. Dulu pemerintah menetapkan harga daging sapi, sekarang beras. Semua tidak efektif karena melawan pasar," ujar Said Didu kepada kumparan (kumparan.com), Jumat (12/1).

Kalau pemerintah ingin harga pangan stabil, produksi harus digenjot sehingga tak terjadi kelangkaan. Said menambahkan, penetapan HET beras justru membuat laju inflasi tinggi.

Sebab dengan adanya HET beras medium dan premium, para pedagang eceran akan cenderung memilih menjual beras jenis premium yang harganya lebih mahal.

"Sekarang Mendag bilang kalau ada yang jual beras di atas HET maka akan dipenjarakan. Ya sudah sekarang dipenjarakan seluruh Indonesia dong, karena semua menjual di atas HET," ujarnya.