Penerimaan Negara dari Minerba Lampaui Target, Sudah Rp 32,2 Triliun

19 September 2018 14:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Lokasi pertambangan PT Amman Nusa Tenggara (Foto: Amman Mineral/Facebook)
zoom-in-whitePerbesar
Lokasi pertambangan PT Amman Nusa Tenggara (Foto: Amman Mineral/Facebook)
ADVERTISEMENT
Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor mineral dan batu bara (minerba) pada tahun ini sudah melampaui target. Hingga akhir Agustus 2018, realisasi PNBP sektor minerba sudah mencapai Rp 32,2 triliun atau 101 persen dari target di APBN 2018 yang sebesar Rp 32,09 triliun.
ADVERTISEMENT
"Jadi kalau kami lihat target di 2018, sebetulnya sampai 31 Agustus sudah mencapai 100 persen lebih atau sekitar 101 persen yaitu seharusnya target APBN Rp 32,09 triliun tapi sampai 31 Agustus sudah Rp 32,2 triliun," ujar DIrektur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot di Gedung BanggarDPR RI, Jakarta, Rabu (19/8).
Sementara untuk tahun 2019, pemerintah mencanangkan target PNBP minerba sebesar Rp 41,82 triliun. Adaspun rinciannya adalah PNBP sumber daya alam (SDA) minerba targetnya sebesar Rp 24,12 triliun dan hasil penjualan hasil pertambangan sebesar Rp 17,69 triliun.
"Untuk 2019, kami targetkan sesuai dengan kurs Rp 14.500 per dolar AS, SDA minerba sebesar menjadi Rp 24,12 triliun, ditambah hasil penjualan hasil tambang sebesar Rp 17,69 triliun jadi totalnya Rp 41,824 triliun atau naik dari Rp 41,54 triliun," jelasnya.
Dirjen Minerba ESDM, Bambang Gatot Ariyono (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Dirjen Minerba ESDM, Bambang Gatot Ariyono (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)
Untuk mengoptimalisasi penerimaan negara dari sektor tambang, lanjut Bambang, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi. Di antaranya dengan meminta pembayaran di muka dan mengurangi biaya yang sekiranya berpotensi memangkas penerimaan negara.
ADVERTISEMENT
"Kami juga lakukan kegiatan yang terus-menerus kami tingkatkan, dengan sinergi dengan instansi terkait dalam hal ekspor, serta melakukan intensifaksi dan inventarisasi peningkatan penagihan terutama yang masih ada tunggakan sekitar Rp 1 triliun," jelasnya.