Pengusaha Bunga Minta Pemerintah Berikan Insentif Pajak

Pedagang Pasar Bunga Rawa Belong (Foto: Helmi Afandi/kumparan)

Para pengusaha bunga yang tergabung dalam Asosiasi Bunga Indonesia (Asbindo) meminta pemerintah memberikan kelonggaran terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk bunga.

Humas Asbindo, Damayani Asbini, menilai industri florikultura di Indonesia saat ini masih kurang mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Menurut dia, sejumlah regulasi kurang berpihak pada industri florikultura yang saat ini kondisinya cenderung terpuruk.

“Salah satunya itu kebijakan PPN 10 persen. Kami harap pemerintah meninjau ulang kebijakan Pengenaan PPN sebesar 10 persen sejak tahun 2015 ini. Kami ingin agar pemerintah menurunkannya hingga 1 persen,” kata Damayani, Jumat (20/7).

Menurut Damayani, sejak kebijakan PPN diberlakukan banyak anggotanya yang gulung tikar. Bahkan, ada salah satu anggota mereka yang lebih memilih mengembangkan bisnis florikultura ini di Vietnam.

“Dia mengembangkan bisnis tanaman hias ini di sana dan berhasil. Dia bahkan jadi market leader untuk industri florikultura di sana,” ujarnya.

Damayani mengatakan, para pelaku industri florikultura di dalam negeri masih sedikit. Ini dikarenakan masyarakat masih belum banyak yang menyadari bahwa usaha bunga ini bisa menguntungkan.

Selain regulasi di bidang perpajakan, memberi kelonggaran masuknya investasi asing dalam sektor ini juga dikatakan Damayani sebagai salah satu upaya yang bisa membangkitkan industri ini. Mengingat biaya untuk penelitian dan pengembangan sektor florikultura berjumlah besar dan tidak sedikit.

“Selain itu juga kami miskin riset dan data. Kenapa? Karena untuk melakukan riset dan data itu diperlukan biaya yang tidak kecil. Kami hanya industri yang tergolong belum besar, kalau tidak dilonggarkan supaya investor asing masuk, yah kami harap pemerintah bisa membantu,” katanya.