Pengusaha Properti Siap Bangun Hunian di 9 Kota Mandiri Baru

25 April 2018 9:38 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rumah murah di Cikarang, Bekasi (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Rumah murah di Cikarang, Bekasi (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)
ADVERTISEMENT
Setelah pembangunan kota mandiri baru di Kota Baru Maja, Lebak, Banten terealisasi di 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) masih harus membangun 9 kota mandiri baru yang lain.
ADVERTISEMENT
Adapun 9 kota mandiri baru yang harus dibangun tersebut, yakni Padang, Palembang, Pontianak, Banjar Baru Kalimantan Selatan, Tanjung Selor Kalimantan Utara, Makassar, Manado, Sorong, dan Jayapura.
"REI (Real Estate Indonesia) siap mendukung pembangunan 9 kota mandiri baru itu," kata Ketua Umum REI, Soelaeman Soemawinata, kepada kumparan (kumparan.com), Rabu (25/4).
Menurut dia, dalam pembangunan kota mandiri baru, pihaknya siap untuk mendorong pembangunan hunian vertikal, sehingga kebutuhan hunian masyarakat bisa terpenuhi dan pemanfaatan lahan dapat efisien.
Soelaeman menyebut, anggota REI saat ini sebanyak 5.200 pengembang, di mana sebanyak 4.000 pengembang fokus membangun rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), sementara 1.200 pengembang sisanya fokus membangun rumah komersial non MBR.
"Kita siap membantu pemerintah, anggota kami banyak. Kami menunggu arahan kapan kota mandiri itu dibangun," bebernya.
ADVERTISEMENT
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi Abdul Hamid menyampaikan, pemerintah hanya bisa menyediakan 20% kebutuhan hunian masyarakat dengan dana yang bersumber dari APBN.
Sementara pemenuhan kebutuhan sebanyak 30%, menurut Khalawi berasal dari Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Sedangkan 50% sisanya, pemerintah berharap peran swasta.
"Peran swasta ini baik rumah yang dibangun secara formal oleh pengembang, atau masyarakat yang membangun lewat rumah swadaya. Yang jelas, kita tidak bisa mengandalkan APBN saja," ujar Khalawi.