Penjelasan Erick Thohir, Kenapa Pertumbuhan Tak Sesuai Target 7 Persen

13 April 2019 20:28 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Erick Thohir tiba di lokasi Debat Pilpres ke V Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). Foto: Darin Atiandina/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Erick Thohir tiba di lokasi Debat Pilpres ke V Pemilu 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). Foto: Darin Atiandina/kumparan
ADVERTISEMENT
Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Calon Presiden (Capres) Joko Widodo - Ma'ruf Amin, Erick Tohir menjawab kritikan Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dinilai kecil atau hanya 5 persen. Padahal sebelumnya, Jokowi mematok pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.
ADVERTISEMENT
Menurut Erick, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah cukup baik. Sebab, selama ini pembangunan hanya terpusat di Pulau Jawa. Pada era kepemimpinan Jokowi-JK baru pembangunan daerah lebih merata.
"Kan yang lucu begini, ketika pak Jokowi lebih mementingkan banyak pihak, banyak daerah-daerah terpencil yang tidak dibangun, hanya (pulau) Jawa ya itu sudah risiko pasti pertumbuhannya tidak 7 persen pasti 5 persen. Tapi, pertumbuhan 5 persen ini jauh lebih sehat. Kalau 7 persen hanya yang dapat orang-orang saya atau bagian-bagian tertentu," katanya saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Sabtu (13/4).
Selain itu, Erick menyampaikan selama kepemimpinan Jokowi-JK pemerintah melalui program-program pembangunan sudah menyentuh masyarakat di kawasan pelosok. Seperti ciri khas Jokowi blusukan untuk mendengar keluhan masyarakat.
Pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (kedua kiri) dan Ma'ruf Amin (kiri) serta pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto (kedua kanan) dan Sandiaga Uno (kanan) bersiap mengikuti debat kelima Pilpres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Sabtu (13/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
"Justru kenapa blusukan karena ingin mengecek apa yang terjadi di program-program itu jadi bukan kebolak-balik nih," sambungnya.
ADVERTISEMENT
Adapun ia menambahkan terkait tudingan banyaknya kekayaan alam seperti Sumber Daya Alam (SDA) yang dikuasai asing. Menurut, Erick hal ini malah tidak terbukti, sebab pemerintah telah merebut Freeport menjadi mayoritas milik Indonesia.
"Tapi Freeport diambil alih mayoritas dipanggil antek asing jadi kebalik-balik. Siapa yang antek asing. Dan hari ini alhamdulillah enggak ada yang namanya asing-asingan kita kasih lihat program-program untuk rakyat. Konsultan kanan-kiri enggak ada asing juga Insha Allah kita percaya lah apa yang kita buat yang selalu kita bilang selalu mendengar hati rakyat," tutupnya.