Perizinan Investasi Online Sempat Molor Karena BKPM Tak Siap

Menko Perekonomian, Darmin Nasution. (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani aturan Online Single Submission (OSS) dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Dalam waktu dekat, layanan ini akan diluncurkan secara resmi oleh Jokowi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, rencananya peluncuran pelayanan OSS akan dilakukan minggu depan.

“Mudah-mudahan (jadi diresmikan oleh Presiden Jokowi),” katanya usai menyosialisasikan aturan ini di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6).

Sebenarnya, peluncuran OSS dijadwalkan pada Maret 2018 oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tapi diundur. Pada Mei lalu, BKPM ternyata menyatakan tidak sanggup membuat sistem ini. Akhirnya diambil alih oleh Darmin.

“Masalahnya ya waktu. Harusnya diumumkan dan dilaksanakan tapi BKPM bilang enggak siap. Tiba-tiba kami harus siap-siapin diri, tentu perlu waktu dong. Harusnya kan sebulan yang lalu, tiba-tiba bergerak sekarang, ya enggak apa-apa,” katanya.

Untuk sementara, layanan OSS akan dipegang oleh Kemenko Perekonomian. Setelah 6 bulan beroperasi, OSS akan diserahkan ke BKPM.

“Setelah 6 bulan, jika BKPM siap kami kasih ke mereka,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala BKPM Thomas Lembong mengakui, program OSS ini terlalu ambisius sehingga cukup sulit jika dilakukan secara serentak. Untuk itu, OSS ini akan dilakukan secara bertahap.

"Masih dalam proses. Ini kan rencananya luas sekali, ambisus sekali, membentuk satgas nasional, Sekjen seluruh kementerian/lembaga, kemudian Sekda di Pemda seluruh Indonesia. Program seambisius ini sudah pasti perlu diimplementasikan secara bertahap, contoh mana duluan, yang mana belakangan, ini harus dipilih," ujar Thomas.