Pertama dalam Sejarah, Penerimaan Negara Lampaui Target APBN 2018

Menteri Keuangan Sri Mulyani (Foto: ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Penerimaan negara pada tahun ini dipastikan akan melampaui target dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut berdasarkan realisasi penerimaan yang tumbuh cukup positif.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak tumbuhnya bisa mencapai 15,2 persen, penerimaan bea cukai tumbuh 14,7 persen, dan penerimaan bukan pajak tumbuh hingga mencapai 28,4 persen.

"Tanggal 31 (Desember) kami pasti update angka realisasi. Tapi kami sudah hitung sampai minggu pertama kemarin total penerimaan negara tumbuh 18,2 persen. Untuk pertama kali penerimaan negara melebihi apa yang ada di dalam UU APBN," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/12).

Adapun target penerimaan negara yang bersumber dari pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak dalam APBN tahun ini dipatok Rp 1.894,7 triliun. Sri Mulyani mengatakan realisasi penerimaan negara sampai akhir tahun ini bisa mencapai Rp 1.936 triliun.

Sementara dari sisi belanja negara, Sri Mulyani mengatakan realisasinya diperkirakan akan tumbuh hingga 11 persen atau mencapai Rp 2.210 triliun. Sedanngkan dalam target APBN belanja negara dipatok Rp 2.220,7 triliun.

"Jadi belanjanya tumbuh 11 persen, lebih tinggi dari tahun lalu 6,6 persen. Pendapatan negara tumbuh 18,2 persen lebih tinggi dari tahun lalu yang tumbuhnya juga 6,5 persen. Jadi dua-duanya meningkat secara baik," katanya.

Dengan demikian, kata Sri Mulyani, secara keseluruhan APBN 2018 akan mengalami defisit hanya 1,86 persen, jauh lebih rendah dari target yang ditetapkan dalam UU APBN 2018 sebesar 2,19 persen.

"Defisit kita menurun dan juga primary balance-nya mendekati 0. Hanya defisit Rp 15 triliun. Di UU APBN sebetulnya primary balance yang dianggarkan Rp 87 trilun, sangat jauh lebih kecil, turun hampir sekitar Rp 72 triliun," katanya.

Menurut Sri Mulyani, realisasi APBN yang cukup positif ini menjadi modal bagi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global di tahun depan, di antaranya persoalan perang dagang antara Amerika Serikat dan China atau pelemahan ekonomi dunia.

"Ini yang akan terus kami waspadai. Untuk tahun 2019, Bapak Presiden tetap meminta seluruh kementerian lembaga fokus dalam pelaksanaannya, terutama dalam persiapan untuk pelaksanaan dokumen anggaran yang nanti akan disampaikan Presiden pada 11 Desember 2018," tutupnya.