Pertamina Bicara soal Peluang Mengelola Blok Rokan Pasca 2021

Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam. (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Blok Rokan, ladang minyak terbesar Indonesia, sudah dikelola PT Chevron Pacific Indonesia sejak 1971 alias 47 tahun lalu. Kontrak Chevron akan gabis pada 2021. Siapa yang akan mengelola Blok Rokan setelah itu, masih belum ditentukan oleh pemerintah.

Blok Rokan yang memiliki luas wilayah 6.264 km2 pada 2017 lalu masih mampu menghasilkan minyak hingga 230.000 bph, hampir sepertiga dari total produksi minyak nasional saat ini.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2018, kontraktor eksisting mendapat prioritas pertama untuk mendapatkan perpanjangan di blok-blok migas yang habis kontrak (terminasi). Artinya, Chevron diberi kesempatan pertama untuk mengelola kembali Blok Rokan.

Chevron sebagai kontraktor eksisting sudah mengajukan perpanjangan kontrak agar dapat terus mengelola blok yang sudah menghasilkan 4,5 miliar barel minyak ini.

Meski Permen ESDM No. 23/2018 memberikan kesempatan pertama kepada Chevron, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menyatakan, Pertamina tetap punya peluang untuk mendapatkan Blok Rokan.

Alam menegaskan, Pertamina siap bersaing dengan Chevron. Jika Pertamina dapat memberikan penawaran yang lebih baik dibanding Chevron, tentu Blok Rokan akan dimenangkan Pertamina.

"Apakah peluang Pertamina hilang? Enggak. Permen 23 tidak menutup kesempatan untuk Pertamina. Kalau Pertamina bisa kasih proposal lebih bagus, (pengelolaan Blok Rokan) dikasih ke Pertamina. Enggak mungkin kita asal-asalan bikin proposal," ujar Alam dalam diskusi dengan media di Jakarta, Senin (28/5).

Ilustrasi kilang minyak (Foto: Reuters/Todd Korol)

Pemerintah akan mengevaluasi dan memutuskan proposal mana yang paling menguntungkan buat negara, apakah Pertamina atau Chevron. Hal-hal yang menjadi penilaian misalnya besarnya bagi hasil untuk negara dan signature bonus.

"Energi adalah domain negara, domain pemerintah, Pertamina hanya pelaku. Untuk Rokan, siapa yang punya wewenang itu dikerjakan siapa? Yang punya wewenang adalah pemerintah, Menteri ESDM. Ada pertimbangan lain, ke depan tidak harus ke Pertamina. Kita tahu persis itu domain pemerintah. Sepenuhnya pertimbangan pemerintah, strateginya ada di sana," ucap Alam.

Sejauh ini Pertamina masih melakukan evaluasi terhadap Blok Rokan, belum resmi mengajukan proposal. Namun, diakui Alam, Pertamina sangat berminat mendapatkan Blok Rokan.

"Belum selesai, proposal belum. Masih dihitung (keekonomiannya), kalau dilihat dari historical bloknya masih menarik," pungkasnya.