news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Pertamina: Kerugian dari Penjualan BBM Bisa Ganggu Proyek Kilang

10 April 2018 17:15 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Premium kosong di SPBU Pertamina (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Premium kosong di SPBU Pertamina (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
ADVERTISEMENT
Penjualan Premium jadi masalah pelik buat PT Pertamina (Persero), setelah harga minyak dunia merangkak naik hingga menembus USD 60 per barel pada awal tahun ini.
ADVERTISEMENT
Menurut hitungan Pertamina, harga jual eceran Premium mestinya sebesar Rp 8.600 per liter jika mengacu formula harga jual eceran sesuai Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 2856 K/l2/MEM/2015.
Sementara harga yang ditetapkan pemerintah saat ini hanya Rp 6.450 per liter atau berselisih Rp 2.150 per liter dengan harga yang seharusnya.
Pemerintah sendiri sudah menyatakan bahwa harga Premium dan Solar tak boleh naik sampai 2019. Kehilangan pendapatan dari penyaluran Premium pada Januari-Februari 2018 ditaksir Pertamina mencapai Rp 3,9 triliun.
Selain itu, Pertamina juga mengaku masih rugi Rp 280 per liter dari penjualan Pertalite. Pertamina tak bisa langsung menaikkan harga Pertalite dan BBM nonsubsidi lainnya karena akan diatur Kementerian ESDM. Kenaikan harga BBM nonsubsidi harus mendapat persetujuan Kementerian ESDM.
ADVERTISEMENT
Direktur Pemasaran Pertamina, M Iskandar, mengungkapkan bahwa kerugian dari penjualan BBM ini sangat berdampak negatif pada keuangan Pertamina. Kalau Pertamina tak diizinkan menaikkan harga BBM dan dibiarkan merugi terus, proyek-proyek Pertamina dari hulu sampai hilir akan terganggu.
Dalam jangka panjang, ini akan melemahkan ketahanan energi nasional. Salah satunya adalah proyek-proyek kilang minyak yang pasti terhambat karena Pertamina kekurangan dana untuk investasi.
"Intinya kalau kami rugi tinggal lapor minta izin (harga BBM) naik. Kalau tidak disetujui‎ (pemerintah), ya sudah harus nanggung kerugian. Tapi impact-nya ada, seperti investasi seperti bangun kilang duitnya jadi terbatas," kata Iskandar saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (10/4).
Meski demikian, Pertamina akan mengikuti apapun keputusan pemerintah. Pertamina yakin pemerintah sudah mempertimbangkan kebijakan yang diambil dari berbagai aspek. "Kami namanya Badan Usaha Milik Negara, apapun keputusannya harus nurut," tutupnya.
ADVERTISEMENT