Pertumbuhan Utang Dikhawatirkan Gerus Stabilitas Ekonomi RI

INDEF diskusi utang pemerintah (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Pertumbuhan utang pemerintah dinilai jauh lebih cepat dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB). Hal ini dikhawatirkan menggerogoti stabilitas keuangan dan ekonomi di Indonesia.

Pada 2015, nilai PDB Indonesia sebesar Rp 11.526 triliun, meningkat menjadi Rp 12.406 triliun di 2016 dan sebesar Rp 13.588 triliun di 2017. Rata-rata PDB tersebut meningkat 8,74% secara tahunan (yoy).

Sementara total utang pemerintah pada tahun 2015 mencapai Rp 3.165 triliun, dan meningkat menjadi Rp 3.515 triliun di 2016 dan Rp 3.938 triliun di 2017. Angka ini rata-data tumbuh 14,81% (yoy).

Data terakhir pada Februari 2018, utang pemerintah sebesar Rp 4.035 triliun, naik 13,46% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun.

Ilustrasi uang rupiah. (Foto: Adek Berry/AFP)

Peneliti di Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pertumbuhan utang yang lebih tinggi dari PDB tersebut tidak diikuti oleh produktivitas yang meningkat. Hal ini yang dikhawatirkan dapat membuat stabilitas keuangan goyah.

"Sejauh ini 3,5 tahun terakhir produktivitas tak kunjung meningkat. Akibatnya laju penambahan utang lebih cepat dari PDB akan semakin menimbulkan rasio utang meningkat dan menggerogoti stabilitas perekonomian ke depan," ujar Heri di Kantor INDEF, Jakarta, Rabu (21/3).

Menurut dia, seharusnya pertumbuhan utang pemerintah sejalan dengan PDB. "Ya harusnya in line," katanya.

Utang pemerintah hingga Februari ini masih didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73% dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp 2.359,47 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.

Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp 771,76 triliun atau 19,13% dari total utang tersebut.