Perundingan Dagang RCEP Ditargetkan Selesai Awal 2019

Aktivitas bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. (Foto: ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Perundingan perdagangan bebas ASEAN dengan enam negara yaitu China, Jepang, Korea Selatan, India, Selandia Baru, dan Australia atau Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) masih berlangsung. Saat ini, progres pembahasan kerja sama RCEP sudah mendekati 90 persen.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan tanda tangan kerja sama RCEP ditargetkan selesai pada awal tahun 2019. Menurutnya, sebanyak para menteri yang tergabung dalam kerja sama ini sepakat untuk mempercepat penyelesaian perundingan, apalagi RCEP juga berkomitmen untuk melawan perang dagang global.

"Kita harapkan di awal tahun depan. Nanti kita semua melapor ke leader di Asean Summit, maka kita bisa lanjut. Secara substantif, pembahasan kemarin di Singapura, hampir mendekati 90 persen, 80-85 persen. Seluruh menteri yang hadir 16 negara kita sampaikan komitmen dan keinginan kuat untuk selesaikan. Kita harapkan di awal tahun depan (tanda tangan)," kata Enggar saat ditemui di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (23/10).

Enggar mengatakan salah satu masalah yang masih dibahas adalah perpajakan. Untuk Indonesia dan negara-negara ASEAN, Enggar mengatakan pergantian menteri di masing-masing negara menjadi tantangan sendiri.

Mendag Enggartiasto Lukita di Kantor Darmin (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Dari Malaysia misalnya, baru memiliki Menteri Perdagangan. Pun dengan Brunei Darussalam dan India. Meski begitu, pergantian menteri perdagangan di berbagai negara ini juga menyesuikan dengan cepat terkait pembahasan perundingan RCEP yang tengah berlangsung.

“Singapura yg paling cepat. Sebagai ketuanya dan menteri yang lama selalu mendampingi dan kita sebagai country coordinator memang ada beban untuk menyelaraskan semuanya,” ungkap Enggar.

Masalah lain yang dihadapi, kata dia, menjembatani negara yang tidak pernah ada perjanjian. Sedangkan para anggota berharap mereka semua tetap onboard. Ditambah lagi yang Australia dengan Selandia Baru tinggi sekali perminataanya, sementara India rendah.

“Tapi di sisi lain, india memintanya tinggi dan negara lain khawatir. Yang menjembatani itu yang susah. Kita fasilitasi juga mereka secara bilateral. Yang belum ada perjanjian. Itu harus diterima semua. Misalkan antara RRC dengan India difasilitasi. Tapi kepemimpinan dari Singapura bagus,” jelasnya.