Petani Sawit RI Masih Kesulitan Cari Pinjaman Bank

Buruh memanen kelapa sawit di Desa Sukasirna, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) atau asosiasi yang terdiri dari berbagai rantai bisnis dari hulu hingga hilir di sektor kelapa sawit Indonesia menyatakan petani sawit kecil di Indonesia masih terkendala dalam mengajukan pendanaan ke perbankan.

Direktur RSPO Indonesia Tiur Rumondang mengatakan hambatan yang biasanya datang terkait persyaratan pendanaan perbankan yang begitu berat.

"Biasanya jaminan misalnya sertifikat tanah harus ditarik di bank, jaminan atau yang lain-lain atau surat rumah jadi jaminan karena kadang-kadang kan mereka rumah punya tapi suratnya enggak tapi tinggal disitu sudah puluhan tahun jadi hal-hal seperi itu yang banyak daerah ini," ucapnya, saat ditemui di Hotel Aloft, Jakarta Pusat, Kamis (16/8).

Buruh memanen kelapa sawit di Desa Sukasirna, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. (Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)

Menurutnya peran sektor keuangan menjadi cukup penting untuk memberikan kemudahan pendanaan. Hal itu juga telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 51 Tahun 2017 terkait Sustainable Financing atau pendanaan yang berkelanjutan.

Salah satu contoh yaitu dengan penerapan Green Bond atau hutang berwawasan lingkungan. Green Bond didefinisikan sebagai efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai ulang sebagian atau seluruh Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan (KUBL)

Diharapkan ke depannya, petani sawit lebih mudah dalam mendapatkan pinjaman dari investor atau pemodal. Selain itu juga, nantinya pihak auditor akan lebih mudah dalam menilai kesanggupan petani.

Ke depannya, program pendanaan berkelanjutan ini diharapkan dapat mengarahkan konsep pendanaan bagi sektor ekonomi strategis seperti industri kelapa sawit, yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional.