Pilkada Serentak 2018 Tak Akan Berdampak Signifikan ke Ekonomi RI

Petugas mengisi daftar pemilih pilkada (Foto: ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko)

Tahun politik yang dimulai pada tahun ini hingga 2019 nanti diperkirakan tak akan menganggu ekonomi Indonesia. Bahkan Pilkada dan Pilpres justru diprediksi menyumbang pertumbuhan ekonomi, meski pengaruhnya terbatas.

"Tahun politik tak akan menghentikan reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebab, Pemerintah akan all out mendorong reformasi di tahun ini," ujar Kepala Ekonom Standard Chartered Bank Indonesia Aldian Taloputra di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, Senin (21/1).

Lebih lanjut dikatakan, faktor politik kemungkinan akan memengaruhi kebijakan, khususnya belanja sosial dan subsidi di tahun ini. Tak hanya itu, pemerintah tetap melakukan belanja infrastruktur sehingga risiko penurunan investasi sangat minim, meskipun swasta sendiri masih akan hati-hati.

"Komoditas juga masih bagus outlooknya, sehingga perusahaan tambang apakah dia mau ekspansi atau merevitalisasi equipmentnya," jelasnya.

Meski begitu, dampak politik terhadap ekonomi diperkirakan terbatas. Berdasarkan historis tahun 2015 dan 2017, Pilkada hanya akan menambah pertumbuhan ekonomi sebesar 0,02% melalui pertumbuhan lembaga non profit yang melayani rumah tangga (LNPRT).

Ilustrasi uang rupiah. (Foto: Adek Berry/AFP)

Sementara itu, dampak perhelatan ASIAN Games dan Annual Meeting IMF-World Bank terhadap ekonomi, sulit diukur. Namun dia juga memperkirakan dampaknya tetap terbatas.

"Memengaruhi tapi terbatas," tambahnya.

Sebelumnya, lembaga pemeringkat internasional, Moody's Investor Service, mengingatkan Indonesia bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun ini dapat memperlambat momentum reformasi ekonomi. Bahkan hal ini bisa terus terjadi hingga Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Selain itu, reformasi fiskal di sejumlah negara Asia Pasifik juga dinilai akan melambat seiring dengan adanya pemilihan daerah, parlemen, dan presiden.

"Di Indonesia dan India, pemilihan daerah juga cenderung melambat reformasi. Kedua negara ini juga memiliki pemilihan parlemen pada tahun 2019," ujar VP and Analyst Moody's Anushka Shah dalam outlook ekonomi Asia Pasifik 2018 yang diterima kumparan (kumparan.com), Rabu (10/1).