PKS dan Gerindra Soroti Target Pertumbuhan Ekonomi 2019

Rapat Paripurna mengenai kerangka ekonomi makro (Foto: Resya Firmansyah/kumparan)

DPR RI pada hari ini menggelar rapat paripurna yang berisikan pandangan 10 fraksi atas materi yang disampaikan pemerintah pada pekan lalu mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN (KEM PPKF) 2019.

Dalam kesempatan itu, Juru Bicara PKS Andi Akmal Pasluddin menyoroti target pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang diperkirakan pemerintah dalam rentang 5,4-5,8%. Target itu, menurutnya lebih rendah ketimbang target tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi 2019 diasumsikan 5,4-5,8%. Ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya 5,4-6,1%. Pemerintah seperti makin tidak optimis dengan perekonomian tahun depan,” ujarnya di Ruang Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Kamis (24/5).

Dia pun kemudian meminta pemerintah untuk menetapkan target pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 yang realistis. Menengok pada tahun 2015 hingga 2017, target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah tidak ada yang terpenuhi.

Andi menyebut di tahun 2015, target pertumbuhan ekonomi yang dipatok 5,7%, namun hanya terealisasi 4,8%. Lalu di 2016 dari target 5,2%, hanya terealisasi 5,02%. Kemudian di 2017 dari target 5,4%, hanya terealisasi 5,07%.

“Pemerintah gagal memenuhi janji pertumbuhan ekonomi yang meroket sesuai RPJMN 2015-2019, di mana target pertumbuhan ekonomi mencapai 7,9%. Tapi dari 2015 hingga kuartal I-2018, realisasi rata-ratanya hanya 5%,” paparnya.

Senada, Juru Bicara Partai Gerindra Heri Gunawan juga mempertanyakan target pertumbuhan ekonomi 2019 hanya dipatok antara 5,4-5,8%, padahal janji pertumbuhan ekonomi sesuai RPJMN 2015-2019 mencapai 7,9% di tahun 2019.

Sementara itu, Juru Bicara PDI Perjuangan Adisatrya Suryo Sulisto menerima target pertumbuhan ekonomi 2019 yang ditetapkan pemerintah. Dengan catatan, pemerintah harus mengurangi angka pengangguran dan menggairahkan dunia usaha.

“Kita harapkan pertumbuhan ekonomi ini menyerap sebanyak-banyaknya tenaga kerja, mempermudah pinjaman pada industri padat karya, menjaga neraca ekspor impor, dan BUMN serta swasta menjadi penggerak ekonomi nasional,” ucapnya.