PLN Bakal Beli SPLU untuk Mobil Listrik dari ABB hingga Tesla

Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) di Kementerian ESDM Jakarta. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN tahun ini akan menambah 4 Stasiun Penyedia Listrik Umum (SPLU). Tempat pengisian kendaraan listrik ini diperuntukan bagi bus listrik milik Perum Damri dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN, Djoko Rahardjo Abumanan, mengatakan PLN tidak membangun semua SPLU tersebut, melainkan membelinya.

Adapun perusahaan penyuplai SPLU yang diajak kerja sama oleh PLN mulai dari Asea Brown Boveri (ABB) dari Swiss, hingga Tesla Inc yang merupakan perusahaan dari Amerika Serikat besutan Elon Musk. Jadi, PLN yang memasok listriknya.

"PLN enggak buat SPLU-nya. Yang buat itu ABB, Schneider, Tesla. Kita beli, kita pasang. Samsung juga buat. Banyak," kata Djoko di Jakarta, Selasa (19/3).

Keempat SPLU ini akan dibangun di sekitar Jabodetabek, terutama di Bandara Soekarno-Hatta. Sebab, SPLU dengan pengisian cepat atau fast charging ini diperuntukkan bagi bus listrik Damri dan Jakpro yang lalu lalang mengantar penumpang ke Bandara Soetta.

SPLU di Kantor PLN Disjaya Gambir Foto: M Edy Sofyan/kumparan

Adapun biaya pembelian SPLU ini diakui Djoko cukup mahal, mencapai Rp 2 miliar untuk satu stasiun. Karena itu, PLN, Damri, dan Jakpro masih membicarakan skema bisnisnya, termasuk harga listrik yang dijual per kilo watt hour-nya (kWh).

Yang pasti, Djoko menjamin harga listriknya lebih murah ketimbang isi BBM. "Biaya SPLU-nya kita hitung dengan pihak penggunanya. Ini kan (kecepatannya) 15 menit harus terisi full. Itulah yg kami siapkan," ucapnya.

Selain membeli SPLU untuk bus-bus listrik, PLN juga bakal menyediakannya bagi kendaraan listrik pribadi. Tapi perusahaan masih belum menentukan berapa banyak yang bakal dibuat, termasuk titik lokasinya di Jakarta.

Pembangunan SPLU fast charging merupakan langkah dari implementasi Peraturan Presiden tentang Kendaraan Listrik yang belum juga ditandatangani Presiden Joko Widodo. Sebelumnya peraturan ini dijanjikan terbit awal 2019.