PLN: Banyak Warga NTT dan Papua Butuh Subsidi Biaya Sambung Listrik

Ilustrasi penyambungan listrik. (Foto: Dok. PLN)

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan pemberian subsidi biaya penyambungan listrik bagi pelanggan PLN golongan 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA yang tidak mampu dalam APBN tahun 2019.

Menurut Direktur Perencanaan Korporat PLN, Syofvi Felienty Roekman, warga provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua yang paling banyak tak mampu untuk mambayar tarif penyambungan listrik. Hal itu tercermin dari rasio elektrifikasi.

“Lihat dong rasio elektrifikasi itu yang paling rendah NTT sama Papua, gambarannya seperti itu,” katanya saat ditemui di Hotel Gran Mahakam, Kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Jumat (3/8).

Namun demikian, Syofvi mengungkapkan, Pulau Jawa yang saat ini rasio elektrifikasinya telah mencapai 100 persen, sebenarnya masih ada warga yang tak mampu membayar tarif penyambungan listrik. Hal tersebut berdasarkan pengamatan PLN.

“Kelihatannya aja ini rasio elektrifikasi Pulau Jawa bisa 100 persen. Tapi kadang ada yang punya rumah 2, tapi yang punya 1 orang. Masih banyak di Jawa yang belum tersambung,” imbuh Syofvi.

Saat disinggung mengenai subsidi biaya sambung listrik itu, dia juga merasa perlu. Namun jika PLN yang harus memberikan subsidi, Syovfi mengaku tak sanggup. Sebab PLN saat ini juga menanggung anggaran untuk program listrik desa.

“Dulu itu dari Ditjen Ketenagalistrikan, penyambungan listrik gratis, bangun transmisi itu ada lho, sekarang aja 3 tahun terakhir tidak ada. Seluruhnya PLN yang bangun, sehingga (subsidi sambung listrik) butuh APBN,” kata Syofvi.

Mengaliri listrik di Papua (Foto: Dok. PLN)

Sebelumnya diberitakan, Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan, alasan pemberian subsidi tarif penyambungan diusulkan karena banyak desa yang sudah ada tiang listrik, namun belum tersambung ke rumah warga karena tak mampu membayar.

“Sekarang banyak listrik di desa-desa yang tiangnya sudah ada, tapi belum nyambung ke rumah-rumah. Bukan karena nggak mampu bayar bulanannya, bulannya mampu Rp 70.000 hingga Rp 100.000, tetapi (biaya) pasang listrik itu bisa sampai Rp 1-1,5 juta," ungkap Jonan.

Jonan mengkalkulasi, dengan asumsi subsidi akan diberikan kepada satu juta rumah tangga, jika subsidi biaya sambung diputuskan sebesar satu juta rupiah, maka total subsidi yang akan dikeluarkan oleh negara melalui APBN sebesar Rp 1 triliun.

"Kita masih hitung subsidinya. Misalnya kalau 1 juta rumah mungkin dikali Rp 1 juta (biaya sambung), jadi ya total subsidinya sekitar Rp 1 triliun," papar Jonan.