PNS Kemenkeu Tersinggung Sri Mulyani Disebut Menteri Pencetak Utang

Prabowo di TMII. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons pernyataan Calon Presiden Prabowo Subianto yang menyinggung Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Menteri Pencetak Utang.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyatakan, pernyataan tersebut sangat menciderai perasaan seluruh pegawai di lingkup otoritas fiskal tersebut.

"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo: 'Jangan lagi ada penyebutan Menteri Keuangan (Menkeu), melainkan diganti jadi Menteri Pencetak Utang', sangat mencederai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan," tulisnya dalam akun Facebook, Senin (28/1).

Dirinya mengungkapkan, Kemenkeu merupakan institusi negara yang penamaan, tugas, dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang (UU). Dengan demikian, tidak sepantasnya bagi siapa pun melakukan penghinaan nama sebuah institusi negara yang dilindungi Undang-Undang (UU), apalagi oleh seorang Calon Presiden.

Dirinya juga menuturkan, pengelolaan utang turut diatur dalam UU dan pengajuannya harus melalui persetujuan parlemen secara mendalam.

"Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN). Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara," katanya.

APBN juga dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR. Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK dan dibahas dengan DPR.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah), Menteri BPN/BAPPENAS Bambang Brodjonegoro (kanan), dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio (kiri) melaksanakan raker Pembahasan Perekonomian 2019 bersama Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/1). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Di samping itu, pengelolaan APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.

Indonesia termasuk salah satu negara yang masuk ke dalam kategori investment grade oleh lembaga pemeringkat utang Moodys, Fitch, S&P, RNI, dan Japan Credit Rating Agency.

"Dengan peringkat tersebut adalah salah menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut, yang benar adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar. Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan dan bahkan bertujuan menakut-nakuti rakyatnya," jelasnya.

Dia mengungkapkan rakyat membutuhkan kontestasi program yang kredibel, bukan propaganda untuk menciptakan ketakutan dan penyesatan.

Sentara itu, pembiayaan melalui utang sudah ada sejak tahun 1946, di mana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.

Dirinya juga mengungkapkan, seluruh jajaran pegawai di Kemenkeu (Bukan Kementerian Pencetak Utang), mayoritas merupakan generasi milenial yang bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.

"Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara, dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah, dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami," jelasnya.

Prabowo Sindir Menteri Keuangan Sri Mulyani

Calon Presiden Prabowo Subianto menyindir kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sebagai menkeu terbaik dunia versi The Banker, Sri Mulyani harusnya malu karena prestasinya sebatas menambah utang untuk menambal defisit anggaran.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTISI) di Gedung Padepokan Pencak Silat Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, Sabtu (25/1).

"Utang numpuk terus kalau menurut saya jangan disebut lagi ada Menteri Keuangan tapi Menteri Pencetak Utang. Bangga gitu ngutang. Yang suruh bayar orang lain," kata Prabowo.

Total Utang Pemerintah Capai Rp 4.418 Triliun di 2018, Naik 10,5 Persen

Total utang pemerintah pusat selama 2018 mencapai Rp 4.418,3 triliun. Angka itu meningkat 10,59 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama atau sepanjang 2017 yang sebesar Rp 3.995,2 triliun.

Berdasarkan data resmi terbaru Kementerian Keuangan, Rabu (23/1), total utang tersebut terdiri dari pinjaman sebesar Rp 805,62 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 3.612,69 triliun.

Secara rinci, pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp 799,04 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp 6,57 triliun.

Sementara untuk SBN, terdiri dari SBN berdenominasi rupiah sebesar Rp 2.601,6 triliun, mencakup Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 2.168 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 433,63 triliun.

Sementara SBN berdenominasi valas mencapai Rp 1.011,05 triliun, terdiri dari SUN Rp 799,6 triliun, dan SBSN Rp 211,4 triliun.

Dengan produk domestik bruto (PDB) selama tahun lalu sebesar Rp 14.735,85 triliun, maka rasio utang pemerintah sebesar 29,98 persen terhadap PDB.

Pose satu jari Menteri Sri Mulyani dan Menteri Luhut Pandjaitan saat penutupan acara IMF di Nusa Dua Bali. (Foto: Instagram/@christinelagarde)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, posisi utang tersebut masih aman dan perekonomian masih terjaga. Hal ini lantaran pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun lalu masih di atas 5 persen, dengan defisit anggaran sebesar 1,76 persen terhadap PDB.

"Jadi utang tidak hanya dihitung dari sisi nominalnya, tapi juga dihubungkan dengan seluruh perekonomian, apakah terjaga dengan baik. Kalau kita lihat terjaga enggak? Terjaga lah. Pertumbuhan ekonomi kita di atas 5 persen, defisit makin kecil, bahkan kita menunjukkan primary balance kita hampir nol," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/1).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan, utang pemerintah tersebut juga digunakan secara produktif dan transparan. Dia pun menegaskan rasio utang yang hampir 30 persen terhadap PDB tidak megkhawatirkan. Adapun batasan maksimal batasan rasio utang berdasarkan UU Keuangan Negara sebesar 60 persen terhadap PDB.

"Poin saya, utang adalah alat yang digunakan secara hati-hati dengan bertanggung jawab, dibicarakan secara transparaan, bukan ujug-ujug, tidak ugal-ugalan. Dan kalau Anda mengatakan apakah ini mengkhawatirkan debt to GDP rasio kita itu 30 persen, bandingkan dengan negara lain apakah itu mengkhawatirkan? Kan gitu," tambahnya.

Data BI: China Jadi Salah Satu Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia

China tercatat sebagai salah satu negara pemberi Utang Luar Negeri (ULN) terbesar ke Indonesia. Menurut laporan Bank Indonesia (BI) tentang ULN posisi November 2018 yang dikutip kumparan, Rabu (16/1), China berada pada posisi ke-3. Total ULN Indonesia terhadap China sebesar USD 17,702 miliar atau setara Rp 249,598 triliun (USD 1 = Rp 14.100).

Posisi pertama untuk kategori Negara Pemberi Pinjaman dipegang oleh Singapura (USD USD 58,673 miliar), kemudian disusul oleh Jepang (USD 29,219 miliar). Di posisi ke-4 dan ke-5 masing-masing ditempati Amerika Serikat (USD 17,304 miliar) dan Hong Kong (USD 14,746 miliar).

Sementara itu, total ULN Indonesia mencapai USD 372,864 miliar atau setara Rp 5.257,382 triliun. ULN Indonesia meningkat 3,42 persen dibandingkan posisi Oktober yang senilai USD 360,543 miliar. ULN merupakan gabungan dari utang pemerintah, bank sentral, serta dunia usaha termasuk swasta dan BUMN/BUMD.

Bila dipecah, posisi utang tersebut terdiri dari Utang Jangka Pendek (USD 46,614 miliar) dan Utang Jangka Panjang (USD 323,250 miliar). Untuk ULN Jangka Pendek, nominal pinjaman pemerintah dan bank sentral yang sebesar USD 1,164 miliar lebih rendah daripada pinjaman swasta yang senilai USD 48,449 miliar. Sebaliknya, ULN Jangka Panjang pemerintah dan bank sentral (USD 182,353 miliar) lebih tinggi daripada ULN Jangka Panjang swasta (USD 140,897 miliar).